Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan sinergi antar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam penanggulangan terorisme. Menurutnya, hasil seperti ini tentu sangat menguntungkan karena bisa membangun satu kedamaian di wilayah itu, bisa membangun satu pertahanan untuk bisa bertahan dari pengaruh terorisme.
“Saya menghadiri undangan dari Pak Suhardi Alius, Kepala BNPT, untuk melakukan evaluasi dan juga menerima laporan tentang pelaksanaan sinergi kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah dalam rangka kita melakukan pembinaan atau penanggulangan terorisme di dua provinsi yakni Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sinergi ini ternyata memang menghasilkan satu hal yang luar biasa karena semua kementerian lembaga terlibat langsung dalam membina masyarakat yang termarjinalkan, membina eks eks napiter, membina orang-orang yang sudah terpapar radikalisme dan menuju terorisme untuk kemudian sadar kembali,” ujar Menko Polhukam Wiranto di Jakarta, Kamis (27/12/2018).
“Tentu hasil seperti ini sangat menguntungkan karena bisa membangun satu kedamaian di wilayah itu, bisa membangun satu pertahanan untuk bisa bertahan dari pengaruh terorisme. Ini dinamakan soft approach,” lanjutnya.
Oleh karena itu, dua wilayah ini sekarang sudah kelihatan hasilnya. Kemudian, kata Menko Polhukam, di tahun 2019 pemerintah akan mengembangkan hal serupa di wilayah Jawa Timur. Alasannya, di Jawa Timur sudah ada satu proyek deradikalisasi yang terus dikembangkan oleh BNPT. Sehingga dari situlah kemudian nanti akan dikembangkan di wilayah lain.
“Di NTB dan Sulawesi Tengah program ini tetap berjalan dan di Jawa Kimur kita coba untuk kita kembangkan seperti ini, dan ternyata memang hasilnya sangat luar biasa. Dari beberapa pondok pesantren yang tadinya cukup kumuh, merasa terpinggirkan, tidak dapat bantuan tapi setelah tersentuh kegiatan BNPT dengan sinergi kementerian lembaga sekarang mereka memiliki satu perasaan bahwa pemerintah hadir di situ, mereka tersentuh, bahkan sekarang ini yang tadinya tidak mengibarkan bendera merah putih, tidak mengucapkan Pancasila, sekarang mereka setiap hari Senin justru memolopori upacara bendera, mengucapkan Pancasila, kemudian juga bisa bersosialisasi dengan masyarakat, ini tentu sesuatu hal yang sangat luar biasa,” kata Menko Polhukam Wiranto.
“Tapi yang pasti adalah dengan cara seperti ini Indonesia sudah punya role model, satu model yang diakui dunia yang merupakan satu ciri khas Indonesia untuk menyelesaikan penanggulangan terorisme. Jadi ini merupakan satu hal yang sangat membanggakan kita bahwa negara lain pun ingin sangat belajar dengan Indonesia masalah ini. Karena rasio Indonesia adanya aksi terorisme dibandingkan dengan jumlah penduduk dan jumlah masyarakat muslim kan sangat besar, rasionya kecil sekali dan ini yang membuat mereka sangat kagum,” sambungnya.
Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan, sinergitas antara Kementerian dan Lembaga untuk membantu program penanggulangan terorisme, berdampak signifikan dan berjalan baik. Setidaknya di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat.
“Selama 9 bulan sejak April 2018, program sinergitas telah melakukan banyak hal dengan melakukan program kontra radikalisasi, deradikalisasi, dan pemenuhan sarana. Beberapa pendekatan terhadap kelompok sasaran program juga sudah dilakukan, baik berdasar ekonomi, sosial budaya, dan lintas agama. Dukungan pada ormas juga telah dilakukan. Kita patut bersyukur bahwa program sinergitas berhasil dijalankan,” kata Suhardi.
Meski demikian, kata dia, masih ada yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaannya. “Evaluasi tetap dilakukan, mengingat masih banyak hal yang perlu dibenahi, agar pelaksanaan sinergitas ke depan lebih baik,” kata Suhardi.
Sementara itu, penerima manfaat program BNPT, Ustad Jubair dari Ponpes Al Maida mengakui bahwa program milik BNPT ini sangat membantu masyarakat. Ia berharap program ini dapat terus berjalan bahkan bisa lebih berkembang.
“Manfaat semua itu agar santriwan dan santriwati serta masyarakat yang ada di dapat mengembangkan diri setelah kita dibina oleh kementerian lembaga,” katanya.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
