SIARAN PERS NO. 65/SP/HM.01.02/POLHUKAM/4/2024
Polhukam, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM melaksanakan rapat koordinasi membahas Identifikasi Sinkronisasi Regulasi di Bidang Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (KKPH).
Rapat yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Sugeng Purnomo dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait, akademisi dan IOJI. Penyusunan Kajian merupakan realisasi dari rencana aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
“Harapannya Keputusan Menko Polhukam mengenai pembentukan tim kajian bisa diselesaikan bulan ini, sehingga tim bisa langsung bekerja sesuai tugas dan waktu yang telah ditentukan. Diharapkan juga nantinya rekomendasi yang dihasilkan tim dapat implementatif dan membawa manfaat,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Sugeng Purnomo di Jakarta, Selasa (2/4/2024).
Dalam rapat koordinasi tersebut ada beberapa agenda yang dibahas antara lain rencana penyusunan kajian sinkronisasi regulasi KKPH, penyusunan tim kajian dalam Kepmenko Polhukam, serta kerangka lingkup kajian termasuk metodologi dan pendekatan penelitian.
Pada akhirnya, kajian ini nantinya memberikan rekomendasi kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, yang memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan keamanan dan keselamatan di laut, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Patroli yang akan mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pengguna laut.
Humas Kemenko Polhukam RI
