Polhukam, Papua – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi di Papua dan Papua Barat harus melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan humanis. Hal tersebut disampaikan usai bertemu dengan para tokoh Papua dan Papua Barat di Jayapura, Papua, Sabtu (30/11/2019).
Dirinya mengatakan, dalam pertemuan dibicarakan tentang masalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), peranan masyarakat adat, serta pemerataan pembangunan ekonomi. “Selama ini kan orang kalau di pemberitaan itu selalu ributnya saja kan yang muncul, tadi ini bagus, semuanya punya semangat untuk maju bersama,” ungkapnya.
Selain itu, dijelaskan bahwa sesuai dengan pesan Presiden Joko Widodo, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial budaya atau kultural yang kemudian diikuti dengan kesejahteraan. Mantan Ketua MK tersebut juga menegaskan agar pendekatan dan pemberitaan yang muncul bukanlah berita-berita kekerasan.
“Jadi pendekatannya dan pemberitaannya terutama, supaya tidak melulu kepada berita-berita kekerasan, tetapi bagaimana sebenarnya rakyat Papua dan tokoh-tokohnya itu ingin damai di dalam ber-Indonesia,” katanya.
Karenanya, Menko Mahfud menambahkan, Pemerintah Pusat harus memperhatikan sehingga daerah juga mendapat perhatian yang cukup. “Terutama masyarakat adat itu tadi ingin untuk menyelesaikan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan sebagainya,” katanya.
Tercatat ada 12 kasus pelanggaran HAM yang akan diselesaikan melalui KKR dan 3 diantaranya terjadi di Papua, termasuk kasus Wamena. Dikatakan bahwa pelanggaran kasus di daerah lainnya saat ini sedang di proses pengadilan.
Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI
