Penanganganan Konflik Secara Humanis di Papua Merupakan Prioritas Nasional

Dibaca: 977 Oleh Saturday, 28 October 2023November 1st, 2023Berita, Deputi IV Bidkor Hanneg
WhatsApp Image 2023 10 28 at 08.36.35

SIARAN PERS NO. 142/SP/HM.01.02/POLHUKAM/10/2023

Polhukam, Jakarta – Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Laksamana Muda TNI Kisdiyanto, menyampaikan bahwa penanganan konflik secara humanis menjadi salah satu kegiatan pada program prioritas nasional, termasuk penanganan konflik di Papua.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang mana pada prioritas nasional ketujuh adalah menjaga stabilitas keamanan nasional, dan salah satu program prioritas kelima adalah penguatan keamanan dalam negeri.

“Salah satu (penguatan keamanan), prioritasnya adalah penanganan konflik secara humanis, termasuk diantaranya penanganan konflik di Papua,” kata Kisdiyanto saat membuka Rapat Koordinasi tentang Grand Design Penyelesaian Konflik di Papua, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Menurutnya terdapat beberapa akar permasalah konflik di Papua, salah satunya adalah isu kesenjangan kesejahteraan. Di sisi lain, Pemerintah Pusat telah mengalokaikan dana otonomi khusus sebesar 2,25 persen dari dana alokasi umum nasional.

“Salah satu upaya pemerintah untuk menjawab akar permasalahan konflik yaitu untuk mempersempit gap kesenjangan kesejahteraan di Papua. Sehingga, Presiden pun telah mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat,” ungkap Kisdiyanto.

Selain itu, diperlukan juga atensi kementerian/lembaga dalam mengambil langkah-langkah dan melakukan pengawalan yang bersifat terobosan, terpadu, tepat, fokus, dan bersinergi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Selain isu kesenjangan di Papua, Kisdiyanto juga menyampaikan beberapa isu lain seperti masih adanya jejaring organisasi kelompok kriminal bersenjata (KKB), peran asing dalam internasionalisasi isu pelanggaran HAM, serta potensi negara tetangga yang mendukung Referendum Papua.

“Karena itu, rakor ini diharapkan dapat memberikan masukan bagaimana mewujudkan kedamaian di bumi Papua melalui percepatan pembangunan dan penyelesaian konflik secara humanis,” kata Kisdiyanto.

Humas Kemenko Polhukam

Terkait

Kirim Tanggapan


Skip to content Made with passion by Vicky Ezra Imanuel