Pemerintah ingin meluruskan persoalan tragedi 1965 sekaligus memberikan kebebasan bagi siapapun untuk mengeluarkan pendapatnya. Untuk itulah simposium tragedi 65 diselenggarakan pada 18 dan 19 April lalu di Hotel Arya Duta. Hal ini dikemukakan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan. “Pertama kita ingin memberikan kebebasan berpendapat, kedua Kita ingin meluruskan persoalan 65 itu apa sih, jadi kita buka, sehingga simposium dua hari kemaren membuka kesempatan buat siapapun untuk berbicara mengenai keadaan yang mereka alami” ujar Menko Polhukam pada acara Coffee Morning di kantor Kemenko Polhukam (21/04).
Ia menambahkan soal pertanyaan berapa jumlah korban yang meninggal pada peristiwa tersebut, hingga kini masih belum ada angka yang pasti. Karena angka jumlah korban harus dibuktikan secara valid. “Kemaren ada yang mengklarifikasi tentang jumlah yang meninggal, Pak Sintong mengatakan angka 400 ribu tidak mungkin tidak masuk akal, angka 80 ribu menurut dia juga tidak masuk akal, karena pengalaman dia di lapangan tidak ada kasus semacam itu, tapi kita juga tidak menutup serta merta begitu, kalau ada yang bisa membuktikan bahwa angka itu lebih dan bisa menunjukan dimana kuburan massalnya, kita juga tidak bisa menutup kenyataan itu, kita sangat terbuka” tegas Menteri Luhut pada acara yang sama.
Menko Polhukam bahkan meminta wartawan dan segenap elemen masyarakat yang terlibat untuk ikut membuktikan, dan memberikan bukti tersebut pada pemerintah. “Jadi temen temen wartawan tolong nanti dibantu saja, tapi kita jangan bicara katanya-katanya, harus dikuatkan dengan fakta-fakta yang lain” tambah Menteri Luhut.
Selanjutnya, mengenai permohonan maaf negara pada mereka yang terdampak tragedi 65, pemerintah masih belum terfikir bagaimana dan kepada siapa saja permohonan maaf itu dilakukan. “Apakah kita ada minta maaf atau segala macam, kita belum terfikir samapai ke situ, kita belum tau kepada siapa yang minta maaf, siapa dan sebagainya” katanya di hadapan para wartawan.
Pemerintah saat ini ingin fokus pada penyelesaian persoalan 65 terlebih dahulu. “Kita ingin liat sekarang supaya tuntas dulu tragedi 65 itu sebenarnya apa, sehingga kedepan bangsa ini jangan disandera dengan masalah-masalah HAM tadi. Kita tuntaskan, kalau memang ada salahya kita hukum, kalau tidak ada ya yasudah” ujarnya.
Pengungkapan kasus kasus pelanggaran HAM berat juga tidak hanya pada tragedi 65 saja namun sejumlah kasus yang dianggap layak diungkap ke publik. “ Ini berlaku pada semua kasus pelanggaran HAM di kita termasuk pada pelanggaran yang 18 buah di Papua itu, termasuk 6 ditambah 18 jadi 24 pelanggaran HAM itu kita pengen buka semua, investigasi semua, tapi oleh orang Indonesia” tambah Menko Polhukam.
Menteri Luhut menekankan pentingnya persoalan ini diselesaikan tanpa adanya campur tangan asing. “Kalau ada orang luar mau datang, kita juga ga masalah, asal yang kita undang” lanjutnya.
Sebelum mengakhiri keterangannya terkait simposium, Menko Polhukam menegaskan bahwa pemerintah tidak mencari siapa yang salah. Pemerintah masih menunggu rekomendasi tim yang dipimpin oleh Gubernur Lemhanas Agus Widjojo. “Kita tunggu rekomendasi yang dibikin oleh tim yang dipimpin oleh pak Agus widjojo. Tapi kalau dalam perjalanan waktu ke depan ada temuan-temuan baru kita bisa buktikan, sekali lagi kita tidak tertutup terhadap langkah langkah ke depannya.
