Jakarta, polkam, go.id. 25/8/2016. Berbagai upaya dalam rangka membangun kembali rasa nasionalisme (rasa kebangsaan) dan semangat kebangsaan melalui program Wawasan Kebangsaan telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh pemerintah pusat/daerah, parpol, tokoh masyarakat, maupun perguruan tinggi melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan (civic education) maupun sosialisasi tentang Wawasan Kebangsaan. Namun demikian, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang optimal. Pelaksanaan program Wawasan Kebangsaan yang direncanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah selama ini belum sinergis dan terkoordinasi dengan baik. Disamping itu, sampai saat ini belum ada parameter keberhasilan pelaksanaan program Wawasan Kebangsaan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing kementerian/lembaga, sehingga tingkat keberhasilan sulit diukur secara obyektif.
Hal tersebut dikatakan Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Ir. Arief P. Moekiyat, M.T pada saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Wawasan Kebangsaan dengan tema “Upaya Membangun Sinergitas Pelaksanaan Program Wawasan Kebangsaan Untuk Optimalisasi Hasil Kegiatan Dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa”, di Hotel Aryaduta-Jakarta, Kamis (17/9).
Lebih lanjut, Arief P. Moekiyat menjelaskan, setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah pada umumnya telah membuat perencanaan tentang program Wawasan Kebangsaan, namun demikian dalam pelaksanaan program Wawasan Kebangsaan tersebut terkesan berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya sinergi, kesatuan tujuan dan sasaran. Disamping itu, program Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan belum cukup menggunakan pendekatan yang tepat dan disesuaikan dengan potensi dan intensitas masalah, kultur dan kearifan lokal tertentu yang berada di dalam masyarakat. ”Oleh karena itu, agar program Wawasan Kebangsaan dapat berjalan dengan baik dan tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan, maka perlu kiranya dibangun sinergitas pelaksanaan program Wawasan Kebangsaan diantara kementerian/lembaga,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas, Laksda TNI Ir. Yuhastihar, M.M. pada saat menyampaikan materi didalam forum. Dikatakannya bahwa permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program Wawasan Kebangsaan antara lain belum adanya metode baku pelaksanaan kegiatan pemantapan Wawasan Kebangsaan yang dapat dijadikan acuan bersama. Disamping itu, koordinasi lintas sektoral dan peran serta stake holder terkait juga belum optimal. “Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi kondisi Wawasan Kebangsaan masyarakat saat ini, dan perlu mekanisme untuk pemberdayaan para Alumni dengan melibatkan lembaga/institusi terkait, khususnya di daerah,” jelasnya.
FGD Wawasan Kebangsaan yang dipandu oleh moderator ; Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan Deputi-VI/Kesbang Kemenko Polhukam : Drs. Kusnaidi menghadirkan empat orang narasumber, yaitu : Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas, Laksda TNI Ir. Yuhastihar, M.M., Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas, Drs. Wariki Sutikno, MCP, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemedagri, diwakili Kasubdit Karakter Wabang, Hartono, dan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Dr. Achmad Ubaidillah. FGD juga dihadiri peserta dari Pusjarah TNI, Kemhan RI, Kemenkominfo, Kemenag RI, dan sejumlah anggota Sub. Desk Komitmen Kebangsaan Kemenko Polhukam.
