Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai langkah utk mewujudkan good governance and clean government di lingkungan Kemenko Polhukam. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidkoor. Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam, Marsda TNI Warsono saat memberikan laporan penyelenggara pada acara workshop Implementasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di ruang Nakula Kemenko Polhukam, Rabu (24/8).
Workshop yang dibuka oleh Sesmenko Polhukam, Letjen TNI Eko Wiratmoko Kemenko Polhukam ini dihadiri oleh para pejabat eselon 1 dan 2 Kemenko Polhukam, Kompolnas, Komjak dan Tim Satgas SPIP Kemenko Polhukam dan akan berlangsung selama dua hari.
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam dan PMK, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Dr. Binsar H. Simanjuntak sebagai narasumber menjelaskan pengertian SPIP menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 sebagai proses yang integral dan menyeluruh untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Instansi pemerintah tidak harus merancang secara khusus pengendalian untuk mencapai satu tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian,” jelasnya. Lebih lanjut Binsar memaparkan ada lima unsur krusial dalam penyelenggaraan SPIP yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan pengendalian internal.
