BeritaDeputi V Bidkor Kamnas

Pejabat dan Staf di Kemenko Polhukam Diimbau Netral Dalam Pemilu 2024

Dibaca: 47 Oleh Tuesday, 17 January 2023Tidak ada komentar
6B7A0056
#KemenkoPolhukam 

SIARAN PERS No: 6/SP/HM.01.02/POLHUKAM/1/2023

Polhukam, Jakarta – Seluruh pejabat dan pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diimbau untuk tetap netral dalam tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang. Untuk menyambutnya, para pejabat tinggi dan staf diminta untuk tetap melaksanakan tugas dengan baik agar berbagai agenda yang sudah dirancang berjalan dengan aman, damai dan lancar.

Demikian pernyataan Plt. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Irjen Pol. Rudolf Albert Rodja saat menyampaikan amanat pada ucapara di kantor Kemenko Polhukam, Selasa (17/1/2023).

“Tantangan tugas kita pada tahun ini akan semakin kompleks dan beragam. Terlebih lagi akan ada banyak agenda politik, sosial, ekonomi, dan budaya baik di level nasional maupun internasional yang akan berlangsung dalam waktu dekat seperti pelaksanaan tahapan pemilu 2024, di mana di dalamnya juga akan dilaksanakan pemilihan Presiden RI, serta akan dilaksanakan rangkaian kegiatan Piala Dunia U-20 FIFA tanggal 20 Mei sampai dengan 11 Juni 2023,” kata Rudolf.

Pada kesempatan itu, Rudolf menyampaikan bahwa Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yang mengusung tema “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” RKP 2023 ini digunakan sebagai salah satu pedoman dalam perencanaan pembangunana nasional untuk peride satu tahun.

Rudolf juga mengingatkan amanat Sesmenko Polhukam bahwa dalam melaksanakan tugas tidak boleh kaku, harus fleksibel, namun sesuai aturan, dan kolaboratif antara kedeputian, kebiroan, dan staf ahli. Untuk itu, beberapa program prioritas yang menjadi isu penanganan Deputi Bidkoor Kamtibmas Tahun 2023 diantaranya antisipasi kerawanan tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2024; pengendalian tingkat kriminalitas; penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara; penanggulangan terorisme, ekstremisme, dan narkotika; penanganan konflik sosial; penanggulangan karhutla; dan pelaksanaan tugas khusus berupa penanganan pengusngi dari luar negeri dan pelaksanaan Gerakan Indonesia Tertib.

“Semoga hal ini dapat menjadi motiasi kita semua untuk melakukan hasil karya terbaik bagi bangsa dan negara,” kata Rudolf.

Humas Kemenko Polhukam RI

Terkait

Kirim Tanggapan