SIARAN PERS No: 5/SP/HM.01.02/POLHUKAM/1/2023
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD kembali menegaskan Pemilihan Umum Serentak 2024 sudah masuk pada tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Dikatakan, Pemerintah siap bersinergi dan memfasilitasi guna memperlancar jalannya Pemilu.
“Pemerintah akan memperkuat sinergitas di posisi masing-masing, tidak bisa saling mengintervensi, harus saling menguatkan saja karna kita punya tugas yang sama yaitu menyelenggarakan Pemilu yang tepat waktu dan tepat tujuan,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pemilu 2024 di Jakarta, Senin (16/1/2023)
Dalam rapat koordinasi dibahas berbagai isu mengenai kesiapan Pemilu 2024 baik dari sisi potensi permasalahan bidang polhukam, identifikasi provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi Pemilu, penyiapan anggaran kebutuhan Pemilu, rencana keamanan, dan antispasi berbagai fasilitas yang harus disiapkan.
“Pemerintah sama sekali tidak akan dan tidak boleh melakukan intervensi, jadi kita tolong koordinasi saja agar semuanya berjalan lancar,” tegas Mahfud MD.
Menko Polhukam berharap sinergitas pemerintah dalam memastikan tahapan-tahapan pemilu terlaksana dan berjalan semestinya, serta dapat diantisipasinya setiap kendala sehingga Pemilu terlaksana dengan aman dan lancar. Penyelenggaraan Pemilu saat ini memasuki tahap Pencalonan DPD, Penyusunan Dapil, Seleksi Badan Adhoc, dan Pemutakhiran Data Pemilih, sehingga seluruh stakeholder perlu bekerja semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam setiap tahapan Pemilu 2024.
“Siapkan semaksimal mungkin unsur penyelenggara, unsur pengamanan dan peserta Pemilu Serentak. serta masyarakat yang dewasa dalam berpolitik, profesional, patuh, dan taat kepada aturan aturan hukum,” ungkap Menko Polhukam.
Sementara itu, Polri perlu segera mengeluarkan Indeks Potensi Kerawanan Pemilu agar terdapat pedoman dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pemilu diharapkan dapat berjalan sukses, kolaborasi, tanggung jawab bersama untuk keamanan pemilu antara semua pemangku kepentingan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam keamanan pemilu.
Humas Kemenko Polhukam RI
