Polhukam, Jakarta – Capaian Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2017 adalah 72,11 poin. Capaian ini di atas lebih tinggi dari capaian tahun yang lalu dengan peningkatan 2,02 poin.
“Prestasi daerah dalam menyelenggarakan demokrasi ternyata sangat beragam, mulai dari yang prospeknya sangat menggembirakan sampai dengan yang sarat hambatan. Oleh karena itu, kapasitas daerah amat menentukan arah perkembangan demokrasi di wilayahnya masing-masing,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat memberikan sambutan dalam Launching Buku Indeks Demokrasi Indonesia 2017 dan Pemberian Penghargaan IDI 2017 di Jakarta, Kamis (13/12/2018).
Dalam acara tersebut, ada empat Provinsi yang meraih penghargaan karena indeks demokrasinya mendapat poin tinggi. Posisi pertama yaitu DKI Jakarta, diikuti oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara dan Kepulauan Bangka Belitung. Sementara Papua meraih posisi terendah dalam indeks demokrasi.
“Inikan proses panjang, banyak daerah-daerah yang saat ini fluktuaktif, nilainya masih belum baik tetapi tidak buruk, masih ada di tengah-tengah dan ini perlu satu atensi kita para pemangku kepentingan untuk masalah demokrasi untuk meningkatkan prestasi demokrasi di Indonesia,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menurut Menko Polhukam, Indonesia memang merupakan negara demokrasi. Akan tetapi, masyarakatnya tidak perlu menganut satu demokrasi negara lain. Karena demokrasi hanya cara bukan jalan.
“Banyak orang yang terjebak bahwa seakan demokrasi itu sasaran kita, bukan. Demokrasi itu hanya jalan menuju satu masyarakat adil makmur, caranya ya khas Indonesia, budaya Indonesia, kultur Indonesia, cara Indonesia. Saya kasih contoh tadi kalau ibaratnya demokrasi itu sasarannya adalah kita makan kenyang, maka cara untuk makan berbeda-beda, di China sana pakai sumpit, kita kadang-kadang pakai tangan atau pakai garpu dan sendok, di Eropa pakai pisau, pakai garpu, di Amerika juga sama. Jadi kita tidak perlu menyamakan demokrasi kita. Kadang-kadang ini yang membuat confuse, katakanlah kita mempunyai budaya musyawarah mufakat, dipaksakan kita dengan budaya-budaya ala-ala demokrasi liberal yang asli terjadi benturan di sini,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Terkait tren global yang menurun, Menko Polhukam tidak mempermasalah hal tersebut. Karena menurutnya, indikator demokrasi juga mencakup masalah keamanan, hak-hak rakyat, kebijakan pemerintah dan sebagainya. Dikatakan bahwa indikator itu di negara lain boleh turun tapi di Indonesia sedapat mungkin prestasi yang telah diraih harus dipertahankan.
“Ternyata dalam penilaian survei internasional, Indonesia masih dikatakan negara teraman nomor 9 di dunia, Indonesia dinyatakan sebagai negara yang kepercayaan publik kepada pemerintahnya nomor 1 di dunia. Artinya proses demokrasi di Indonesia sebenarnya sudah berjalan, belum ideal betul karena memang kita baru mencapai satu idealisme demokrasi, tapi berprosesnya ini masih sehat, jangan sampai kemudian ada orang kita sendiri yang mengatakan bahwa kita gagal. Karena lembaga internasional yang menilai ini lembaga-lembaga yang berpengaruh, bukan sembarangan. Oleh karena itu, ayo apa yang kita hasilkan ini kita rawat bersama-sama,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto mengatakan IDI adalah sebuah indicator komposit yang disusun berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat. Hasil IDI sangat membantu pemerintah dalam menyusun strategi pembangunan politik yang lebih tepat sasaran, baik secara substansi maupun wilayah yang perlu mendapatkan prioritas.
“Pada tahun 2017, tingkat demokrasi di Indonesia masih berada pada level sedang. Namun, indeksnya menunjukkan peningkatan yang signifikasi dibanding tahun sebelumnya,” kata Suhariyanto.
Sejak tahun 2009, angka IDI cenderung fluktuatif, mengalami kenaikan dan penurunan seiring berbagai peristiwa politik yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan cukup sensitif dalam memberikan gambaran tentang perkembangan demokrasi di masing-masing provinsi.
“Peningkatan angka IDI tentunya merupakan kabar yang menggembirakan bagi kemajuan demokrasi di Tanah Air. Di sisi lain, hal ini sekaligus menjadi tantangan bagi pembangunan politik di masa mendatang, terutama menjelang pesta demokrasi Indonesia pada tahun 2019, dimana intensitas perhatian masyarakat pada bidang politik dan pemerintahan semakin meningkat,” kata Suhariyanto.
Hadir dalam acara tersebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur DIY Hamengkubawana X, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, perwakilan Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dewan Ahli IDI, dan para pejabat di Kementerian/Lembaga pusat dan daerah.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
