Menko Polhukam Tinjau Pelaksanaan Gerbangdutas 2015 di Pulau Sebatik

Dibaca: 125 Oleh Thursday, 1 September 2016Berita
Menko Polhukam Tinjau Pelaksanaan Gerbangdutas 2015 di Pulau Sebatik

Menko Polhukam RI, Jenderal TNI (Purn) Wiranto pada Kamis, 1 September 2016 melaksanakan peninjauan ke Pulau Sebatik dalam rangka evaluasi pelaksanaan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2015 dan perencanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016.

Gerbangdutas merupakan salah satu implementasi agenda prioritas pembangunan nasional Nawacita, “Membangun Indonesia dari Pinggiran”. Selaras dengan agenda prioritas tersebut, pemerintah konsisten melaksanakan percepatan pembangunan di perbatasan, termasuk di Kalimantan Utara.

Bertolak dari pelabuhan Liem Hie Djung, Nunukan, Menko Polhukam dan rombongan menggunakan kapal Tasbara yang baru diserahterimakan dari BNPP kepada Pemkab Nunukan, menuju Dermaga Binalawan Sebatik. Menko Polhukam didampingi Wagub Kaltara, Bupati Sebatik, Kasum TNI, Plt. Sekretaris BNPP, Direktur Keterpaduan Infrastruktur Pemukiman, Ditjen Cipta Karya, Sahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Kemenhub, dan rombongan pejabat Pemerintah Daerah Kaltara dan Kab. Nunukan.

Menko Polhukam dijadwalkan meninjau Pasar Binalawan, SMKN 1 Sebatik Barat, Kantor Desa Bambangan, Jalan Lingkar Luar P. Sebatik, PLTD Sebatik, Pos Patok 3 Aji Kuning, Dermaga dan Pos Angkatan Laut (Posal) Sei Pancang, dan Poskotis Satgas Mar Benteng Ambalat-16. Di Sebatik Menko Polhukam juga dijadwalkan melaksanakan Temu Wicara dengan Masyarakat di Sei Nyamuk.

WhatsApp Image 2016-09-01 at 13.35.51Menko Polhukam berada di Kab. Nunukan selama 2 hari. Di Kota Nunukan, Menko Polhukam meninjau pembangunan PDAM Mensapa, melaksanakan pertemuan evaluasi Gerbangdutas 2015 dan Rencana Tahun Anggaran 2016 dengan jajaran Pemkab Nunukan dan Pemprov Kaltara di Kantor Bupati Nunukan, peninjauan ke Pelabuhan Lintas Batas Laut  Liem Hie Djung, dan Poskotis Satgas Pamtas Yonif 614/RJP.

Menko Polhukam menekankan pentingnya terus berbenah utamanya di daerah perbatasan, yang mensyaratkan kerja bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan rakyat. Masalah pemerataan kesejahteraan, khususnya di perbatasan masih menjadi pekerjaan rumah yang ingin diselesaikan.

Terkait

Kirim Tanggapan

Skip to content Made with passion by Vicky Ezra Imanuel