Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto memimpin rapat koordinasi tentang rencana relokasi lembaga pemasyarakatan (Lapas)
“Ini (rakor) melanjutkan usaha kita untuk mendukung Menkumham yang memiliki niat untuk memperbaiki kondisi Lapas,” ujar Menko Polhukam Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta pada Kamis, 7 Desember 2017.
Ia mengatakan, kondisi Lapas saat ini cukup menjengkelkan karena Lapas di Indonesia semuanya sudah over kapasitas. Selain itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa Lapas menjadi seperti pendidikan pusat kejahatan karena berdesak-desakan.
“Karena tempatnya juga sangat terbatas maka interaksi antar napi dari berbagai kejahatan sudah jadi satu. Di situ sudah jadi seperti balai latihan kerja, napi yang sana memberikan keahliannya, yang sananya lagi memberikan keahliannya,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menurutnya, Lapas sudah berubah tujuannya, bukan menyadarkan orang tetapi memberikan kemampuan orang pada kejahatan yang lain. “Ini tidak akan selesai kalau Lapas itu sendiri tidak diperbaiki,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam meminta agar ada terobosan. Karena saat reformasi hukum yang pertama relokasi Lapas itu menjadi salah satu prioritas yang harus diselesaikan. Namun ternyata terkendala dengan APBN.
“Kita sering membanggakan bahwa Indonesia memiliki 17 ribu pulau, 11 ribu sudah dihuni dan masih ada 6 ribu yang belum, itukan hitungannya. Masa 6 ribu nyari 10 saja kita tidak bisa. Logika kita begitu. Rasionalisasi pemikiran kita seperti itu. Oleh karena itu, saya sangat ingin terobosan itu muncul dari Kemenko Polhukam,” katanya.
Hadir dalam rakor tersebut seluruh pejabat di Kemenko Polhukam serta perwakilan instansi kementerian dan lembaga terkait.
