Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto memimpin Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri membahas reformasi program pensiun aparatur sipil negara di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (27/2/2018).
“Rakor membahas reformasi masalah pensiun dan tunjangan hari tua. Karena memang ada kaitan antara Menteri PANRB yang membidangi ASN juga dengan para pansiunan dan penerima tunjangan hari tua dari TNI/Polri di bawah koordinasi saya, Menteri Keuangan itu di bawah koordinasi dari Menko Ekuin.” ujar Menko Polhukam Wiranto.
Menko Polhukam mengatakan, untuk meramu semua itu menjadi satu rencana reformasi pemberian pensiun dan tunjangan hari tua maka perlu dirapatkan di Menko Polhukam. Hasil dari rapat ini nantinya akan dibawa ke sidang kabinet terbatas.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, rakorsus membahas mekanisme pengelolaan dana pensiun dan jaminan hari tua untuk ASN agar bisa direformasi sehingga lebih mencerminkan keadilan. Menurutnya, sesuai dengan mandat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru, diperlukan revisi peraturan pemerintah mengenai tunjangan pensiun.
Sri Mulyani mengatakan, beban APBN terkait dana pensiun harus betul-betul mencerminkan kebutuhan untuk mengembangkan pegawai negeri serta personel TNI dan Polri yang lebih profesional dan bisa mendapatkan tunjangan pada saat hari tua.
Menteri PANRB, Asman Abnur mengatakan, selama ini pensiunan ASN menerima tunjangan hari tua yang angkanya kecil. Untuk itu, pemerintah ingin agar tunjangan pensiunan tersebut lebih manusiawi dan betul-betul mampu menghidupi pegawai saat masa pensiun.
“Ini soal model pensiunnya, cara penghitungan sekaligus pengelolaannya. Manfaatnya nanti akan dinikmati oleh ASN. Maka nanti dana yang dikelola setiap bulan, yang dikumpulkan itu, manfaatnya harus masuk ke ASN,” kata Asman.
Humas Kemenko Polhukam
