SIARAN PERS No: 13/SP/HM.01.02/POLHUKAM/2/2022
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan bahwa dirinya sebagai pejabat publik terus berbicara kepada media untuk mendapatkan dukungan publik dalam penetapan kebijakan di pemerintahan.
Ia mengatakan, “Bagi saya pribadi sebagai Menko Polhukam, Ketika saya mengatakan sesuatu yang penting dan sensitif, kadang saya sampaikan dulu kepada pers, agar mendapat dukungan publik, seperti saat saya bicara BLBI, sebelum orang lain menanggapi saya sudah konferensi pers dulu, jadi publik mendukung, sehingga ke depan lebih gampang.”
Demikian beberapa petikan penting yang disampaikan Menko Polhukam dalam pidato kuncinya secara daring pada hari kedua Konvensi Media Nasional (8/2) yang diselenggarakan sebagai bagian dari Peringatan Hari Pers Nasional 2022, di Kendari, Sulawesi Tenggara.
Acara hari kedua membahas tentang ‘Membangun Model Media Massa yang Berkelanjutan,’ dan dihadiri oleh Ketua Dewan Pers, Prof. Muhammad Nuh, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, Atal S. Depari, Ketua Panitia Hari Pers Nasional 2022, Auri Jaya, jajaran Forkompimda Provinsi Sulawesi Tenggara, dan seluruh peserta Konvensi Nasional, yang hadir langsung di Kendari, serta secara daring.
Menko Mahfud menjelaskan bahwa arahan Presiden juga, dalam beberapa kali sidang kabinet kepada para Menteri, agar berbicara kepada pers, bukan buat genit, tapi agar publik tahu bahwa Menteri bekerja, agar rakyat tahu, mendapat masukan, dan mendapat kritik yang obyektif.
Menko mengatakan, “Ada saja orang yang pesimistis bahwa BLBI yang sudah 22 tahun akan sulit dan tidak ada perkembangan, sebelum itu saya minta dukungan pers dulu agar kami kuat. Alhamdulillah Satgas BLBI sudah 7 bulan bekerja sudah terkumpul 20 triliun,” itu semua antara lain karena peran pers lanjutnya.
Di sisi lain, Mahfud menggaris bawahi bahwa membangun model media massa berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dari kedisiplinan pekerja pers dalam mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme dan kualitas mereka.
Bila ingin terus berkelanjutan menjadi pilihan publik yang terpercaya, menurutnya, pers tidak seharusnya menerapkan praktik jurnalisme yang menggampangkan proses dan menurunkan kualitas, misalnya: mulai dari menulis tanpa konfirmasi, menulis secara sepihak atau tidak cover both sides, memberi pemaknaan keliru pada sebuah peristiwa, memilih nara sumber yang tidak kredibel, hingga praktik Clickbait dengan membuat judul-judul berita yang menggoda namun melencengkan maknanya.
“Tindakan seperti ini adalah praktik yang perlahan tapi pasti menggerus tingkat kepercayaan publik terhadap media, yang sejatinya menjauhkan upaya kita semua untuk membangun model media massa berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara, menurutnya, bila media massa menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional, dimana para jurnalis mampu menciptakan ruang publik yang beradab, maka daya hidup pers akan lebih terjaga karena masyarakat selalu membutuhkan informasi terpercaya.
“Pers dengan demikian juga bisa menjadi mitra pemerintah dalam memberikan masukan dan kritik, yang dalam berbagai kesempatan kerap menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan penting,” ujar Mahfud. (*)
