Menko PolhukamBeritaDeputi I Bidkor PoldagriDeputi V Bidkor Kamnas

Pernyataan Pers Menko Polhukam dalam Penanganan Rencana Penambangan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

Dibaca: 69 Oleh Rabu, 9 Februari 2022Februari 11th, 2022Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2022 02 09 at 5.14.58 PM 1
#KemenkoPolhukam 

SIARAN PERS No: 14/SP/HM.01.02/POLHUKAM/2/2022

“Wadas Tenang, Jangan Terprovokasi!”

Mencermati perkembangan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo yang sempat menimbulkan suasana yang kurang kondusif pada hari Senin kemarin, hari ini saya mengadakan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Pejabat – pejabat utama dari Mabes Polri, Mabes TNI, Kemendagri, Kementerian PUPR, Gubernur Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah, Pangdam Diponegoro, Kabinda Jateng, dan sejumlah pejabat terkait. Sebelumnya, tadi siang saya juga mengadakan pertemuan dengan pimpinan Komnas HAM untuk mendiskusikan dan mencari informasi yang akurat masalah ini. Karena itu, saya ingin akan menyampaikan pernyataan pemerintah sebagai berikut:

  • Semua informasi dan pemberitaan yang menggambarkan suasana mencekam di Desa Wadas pada Senin kemarin, tidak terjadi sebagaimana yang digambarkan, terutama di media sosial, karena Wadas dalam keadaan tenang, terutama sekarang ini.
  • Situasi dan kondisi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo saat ini normal dan kondusif.
  • Seluruh warga yang kemarin sempat diamankan di Mapolres Purworejo juga sudah dilepaskan semuanya, sehingga saat ini semua sudah kembali ke rumah masing-masing, dan sama sekali tidak ada korban.
  • Pada proses pengamanan kemarin, memang sempat terjadi gesekan di lapangan, tapi itu hanya ekses dari kerumunan warga masyarakat yang terlibat pro dan kontra atas rencana penambangan dan Polri hanya langkah-langkah pengamanan didalam gesekan antar warga.
  • Kegiatan pengukuran tanah oleh petugas dari Kanwil BPN Jawa Tengah akan tetap dilanjutkan dengan pendampingan pengamanan yang terukur, melalui pendekatan persuasif dan dialogis.
  • Seluruh tahapan kegiatan rencana penambangan selama ini sudah dikoordinasikan dan menyertakan Komnas HAM.
  • Menurut keterangan Komnas HAM, memang terjadi saling intimidasi di masyarakat sendiri yang melibatkan dua kelompok warga yang berbeda. Ada yang pro dan ada yang kontra.
  • Rencana pembangunan Bendungan atau Waduk Bener ini adalah program pemerintah pusat yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), yang berlokasi di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Bendungan ini dibangun untuk mengaliri lahan sawah sekitar 15 ribu hektar, pengadaan sumber air baku, sumber listrik, dan untuk mengatasi banjir. Jadi, bendungan ini pada dasarnya untuk kepentingan rakyat, khususnya masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya, dan ini sudah dimulai sejak tahun 2013.
  • Sebagian warga sudah setuju dilakukan penambangan batu Andesit di Desa Wadas untuk keperluan membangun bendungan. Tapi sebagian lain masih belum setuju. Karena itu, agar penambangan dan pembangunan waduk ini lancar dan didukung masyarakat, Gubernur Jawa Tengah akan melakukan dialog dengan warga Desa Wadas yang masih menolak rencana kegiatan penambangan, dengan difasilitasi oleh Komnas HAM.
  • Tidak ada pelanggaran hukum pada rencana penambangan batu Andesit di Desa Wadas ini, karena sebagian warga yang menolak, sudah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga ke tingkat Mahkamah Agung, yang semuanya ditolak. Jadi, kasusnya sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Demikian pula instrument yang disebut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sudah terpenuhi.
  • Pemerintah menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dan mempercayakan penyelesaian masalah ini kepada pemerintah.
  • Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa Wadas tenang, jangan terprovokasi!
Baca juga:  Kedeputian Bidkor Poldagri Kemenko Polhukam Rakor Sosialisasi PP Tentang Bantuan Keuangan Kepada Parpol

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel