Papua – Tim Terpadu untuk penyelesaian masalah HAM Papua yang bekerja di bawah koordinasi Kementeriannya bekerja dengan independen tanpa campur tangan dari pemerintah dan transparan. “Mereka bekerja dengan transparan, siapa saja boleh melihat prosesnya, kamu juga boleh. Saya undang duta besar-duta besar (negara sahabat) untuk jadi observer. Mereka melihat semua, data terbuka. Sekarang tim masih mengumpulkan data-data,” ujar Menko Polhukam Luhut Panjaitan kepada wartawan di Wamena seusai mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama Kabupaten Jayawijaya pada hari Jumat (17/6).
Menko Luhut mengatakan tim yang beranggotakan beragam wakil masyarakat, seperti anggota Komnas HAM, pegiat HAM, ahli hukum, dan wakil masyarakat Papua yang berjumlah delapan orang. Salah satu perwakilan masyarakat Papua, Theo Hesegem yang hadir pada pertemuan tersebut menyampaikan kepada peserta pertemuan bagaimana tim tersebut bekerja. “Kami bekerja sendiri, pemerintah sama sekali tidak ikut campur dalam proses ini. Saat ini yang kami lakukan baru sampai pada pengumpulan data-data,” kata Hesegem.
Menjawab pertanyaan media tentang adanya penolakan dari anggota Komnas HAM, Menteri Luhut mengatakan bahwa pernyataan tersebut merupakan pendapat pribadi, bukan mewakili pandangan Komnas HAM sebagai institusi. Menteri luhut sudah mendapatkan penegasan dari Komnas HAM bahwa badan tersebut tetap bergabung dengan tim terpadu. Ia juga menambahkan bahwa Komnas HAM akan membentuk tim khusus yang akan mendukung kerja Bapak Nur Kholis dan Ibu Zandra Mambarasar yang menjadi wakil mereka di tim tersebut.
Menteri Luhut mengatakan semua akan dibuka. “TNI juga ada yang jadi korban, ada yang dipotong tangan dan kakinya. Kasus ini tak pernah diungkap sebelumnya. Tetapi kami juga tidak menutup mata adanya kemungkinan kesalahan di pihak TNI atau Polri. Siapapun yang salah, termasuk TNI atau Polri, akan kami proses asal ada datanya,” kata Menko Polhukam.
Saat ditanya media soal demontrasi yang dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Menko Polhukam mengatakan itu adalah hak konstitusi setiap orang. Hanya saja menurutnya Polisi harus menerapkan aturan-aturan berdemo sesuai peraturan perundangan yang ada, seperti membatasi waktunya, menetapkan tempat-tempat melakukan demonstrasi dan tidak mengganggu hak asasi masyarakat yang tidak ikut berdemonstrasi.
Dari Wamena Menko Polhukam melanjutkan perjalanan ke Merauke untuk bertatap muka dengan tokoh masyarakat setempat. Pada pertemuan ini Menko Luhut kembali menyampaikan cara kerja Tim Terpadu. Ia juga menjelaskan bahwa seluruh anggota masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang perkembangan kerja Tim tersebut. Ia mengatakan bahwa ia telah mengundang duta besar-duta besar dari Fiji, Papua New Guinea dan Solomon Island untuk menjadi observer.
“Kalau Anda tanya saya, saya tidak tahu karena tidak ikut (dalam tim), tidak tahu detilnya. Jadi kalau ada yang mengatakan tim ini hanya rekayasa, itu tuduhan tidak berdasar. Pak Dubes minta data-datanya. Saya bolehkan, dan data tersebut sudah dikirim ke kampungnya,” ujar Menko Luhut merujuk kepada Duta Besa PNG untuk Indonesia, Peter Ilau, yang duduk diantara para hadirin. Ilau mengatakan ia mendukung Indonesia menyelesaikan masalah ini secara internal karena cara penyelesaian yang ditawarkan negara lain belum tentu cocok dengan Indonesia.
Dubes Solomon Island Salanah Kalu menyampaikan kepada para hadirin bahwa ia merasa terhormat menjadi bagian dari tim tersebut. Hal ini tidak banyak dilakukan oleh negara lain.
“Saya kira baru Pak Menteri (Luhut) yang pernah melakukannya. Oleh karena itu, atas nama negara Solomon Island saya minta masyarakat ikut berpartisipasi dan bekerjasama terhadap inisiatif yang dilakukan Pak Luhut ini,” kata Kalu.
Sementara itu, Dubes Fiji untuk Indonesia S.T Cavuilati menyampaikan kepada hadirin bahwa sebagai anggota kelompok negara-negara Melanesia (MSG), dimana Indonesia merupakan anggota asscociate nya, Fiji sangat senang melihat inisiatif pemerintah Indonesia.
“Kami melihat secara langsung apa yang terjadi di lapangan. Ini belum pernah dilakukan sebelunya,” ujar Cavuilati, Ia berharap langkah ini bisa membawa Papua menjadi lebih baik lagi.
