Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan bahwa pemerintah telah mendengarkan masukan-masukan terkait konflik tentang ibukota Kabupaten Maybrat. Dikatakan bahwa masukan-masukan tersebut nantinya akan dijadikan dasar dalam membuat keputusan tentang letak ibukota Kabupaten Maybrat.
“Hari ini rapat ini tidak membuat keputusan, tetapi mendengarkan semua pihak untuk dapat ditampung dan kemudian akan dilakukan satu analisis yang bijak, dan nanti keputusannya akan disampaikan,” kata Menko Polhukam usai Rapat Koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (27/8/2018).
Menko Polhukam juga menyampaikan bahwa nantinya keputusan yang ditetapkan tidak akan menjadi pemicu munculnya konflik horizontal, melainkan keputusan yang dapat menguntungkan pembangunan di kawasan Papua dan Papua Barat, khususnya di Kabupaten Maybart. Untuk itu, dirinya meminta agar seluruh stake holder memiliki satu kesamaan pandangan terkait masalah ini.
“Dan sementara memang kita mengharapkan ada satu kesamaan pandang dari pemimpin kita, terutama Pemimpin Forma, Pemimpin Adat, untuk tidak memperuncing masalah ini karena kita mengutamakan keamanan stabilitas daerah. Dengan daerah yang stabil dan aman maka pembangunan juga berjalan baik,” kata Menko Polhukam.
Dikatakan bahwa pemerintah telah membentuk Tim Rekonsiliasi yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat netral dan tidak berkonflik. Selain itu, Menko Polhukam juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Maybrat untuk tetap tenang dan menjaga agar suasana tetap aman dan damai.
“Kita minta kepada masyarakat Kabupaten Maybrat tetap tenang, tetap damai. Sementara tidak perlu mempermasalahkan ibukota bagaimana, yang penting Pak Bupati, DPRD, bisa menjalankan tugas dengan baik, yang penting pembangunan bisa berjalan, yang penting suasana aman damai dapat dipelihara dulu. Untuk kabupaten dimana itu kan sudah ada keputusan-keputusan, sementara biar berjalan seperti itu. Kemudian nanti ada suatu keputusan yang didasarkan semua masukan yang diterima tadi,” kata Menko Wiranto.
Rapat dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Kapolda Papua Barat Brigjen Pol. Rudolf Albert Rodja, Pangdam XVIII Kasuari Joppye Onesimus Wayangkau, dan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI. Wawan Kustiawan.
Humas Kemenko Polhukam
