Papua mendapat penghargaan Provinsi dengan capaian Kebebasan Sipil tertinggi tahun 2015. Hal ini diungkapkan dalam acara penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia serta Sosialisasi Hasil Indeks Demokrasi Indonesia di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (30/11).
Penghargaan diberikan kepada dua provinsi tersebut bukan hanya karena angka capaian kebebasan sipil yang dicapai pada tahun 2015, melainkan juga karena adanya penilaian kinerja dari Pokja Pengembangan Demokrasi Provinsi. Pokja melihat upaya pemerintah daerah dalam mendukung stabilitas politik dan demokrasi serta upaya meningkatkan kematangan berdemokrasi.
“Daerah Papua dan Papua Barat yang mendapat nilai kebebasan sipil paling tinggi kita apresiasi, kita tidak dapat mengganggu gugat dan intervensi penilaian Pokja karena mereka menilai berdasarkan FGD, pemberitaan koran, dokumen seperti Perda, dan lainnya” jelas Deputi satu Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Yoedhi Swastono dalam acara penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia serta Sosialisasi Hasil Indeks Demokrasi Indonesia.
Untuk tahun 2015, Provinsi Papua sendiri mendapatkan peringkat kebebasan sipil yang cukup tinggi yakni sebesar 82,72 sementara Papua Barat Mendapat angka kebebasan sipil sebesar 92,33.
Independensi dari penilaian Indeks Demokrasi Indonesia sangat terjamin karena penilaian Indeks Demokrasi Indonesia tidak dilakukan oleh pemerintah sendiri, melainkan juga bersama dnegan UNDP. ” IDI adalah produk nasional, yang dihasilkan oleh para pemangku kepentingan nasional dan dipimpin oleh sekelompok ahli yang dipimpin oleh panel ahli independen” tegas Direktur UNDP Indonesia, Christophe Bahuet dalam acara yang sama.
Christophe juga mengapresiasi keterbukaan pemerintah Indonesia karena membuka diri untuk mengevaluasi kinerja demokrasi pemerintahannya. “Sejak tahun 2007 UNDP telah menjadi mitra pemerintah dalam pengembangan indeks demokrasi Indonesia” ujar Christophe.
Menurut Direktur UNDP untuk Indonesia, Indeks demokrasi Indonesia telah menjadi kisah sukses dan menunjukkan nilainya dalam demokrasi di Indonesia, baik di tingkat nasional ataupun daerah.
IDI merupakan indeks yang penting karena menyediakan informasi dan data berharga tentang keadaan demokrasi di Indonesia. Ini menunjukan kematangan demokrasi karena Pemerintah dan masyarakat bersedia secara terbuka mengukur kinerja lembaga. Indeks demokrasi Indonesia memiliki 28 indikator yang berhubungan dengan tiga dimensi penting dalam demokrasi, yakni Kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga -lembaga demokratis.
Selain penghargaan kebebasan sipil, dua penghargaan lainnya juga dianugerahkan kepada provinsi dengan pencapaian kinerja di atas tiga poin yakni Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Timur dan Bali. Sementara untuk anugerah Indeks Demokrasi Tertinggi diberikan pada Daerah Istimewa Yogjakarta.
“Penghargaan itu spesifik, bukan akumulasi dari perkembangan demokrasi secara menyeluruh, Kalau lebih dari tiga poin, usaha untuk membangun demokrasi di wilayah itu bagus, yang tertinggi berturut-turut oleh DKI dan DIY, masing-masing ada kriterianya” jelas Menko Polhukam Wiranto saat melaksanakan konfrensi pers pasca acara tersebut.
Acara penghargaan dihadiri oleh Kepala BPS Suhariyanto, Beberapa Gubernur dari Indonesia, dengan lebih dari 200 tamu undangan yang merupakan pemangku kepentingan terkait demokrasi di Indonesia.
Humas Kemenko Polhukam
