Polhukam, Jakarta – Realisasi penyerapan anggaran TA 2018 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mencapai 98,15%. Realisasi ini bisa mencapai 100% karena banyak situasi tak terduga yang terkait dengan isu-isu Polhukam.
“Bicara mengenai penyerapan, realisasi penyerapan anggaran tahun 2018 Kemenko Polhukam telah melaksanakan program dengan menyerap anggaran 98,15 persen. Jadi hanya tinggal 1,85 persen yang tidak terserap. Memang sedikit anggarannya, ngaturnya gampang,” ujar Menko Polhukam Wiranto dalam Rapat Kerja Membahas RKA K/L Dalam APBN TA. 2020 di Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Kamis (29/8/2019).
Menko Polhukam mengatakan, ada 5 program prioritas nasional dalam rangka stabilitas pertahanan keamanan dan politik, yakni peningkatan diplomasi politik dan kerja sama internasional, kemudian penguatan kemampuan pertahanan. Ketiga, penguatan sistem peradilan dalam upaya anti korupsi. Keempat, penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber dan penguatan keamanan laut. Kelima, penanggulangan narkotika penguatan kamtibmas.
“Dari program prioritas ini tentunya masih kita jabarkan dalam banyak program, baik masalah politik, masalah hukum dan masalah keamanan nasional. Dari pagu anggaran yang telah kami laporkan sebelumnya untuk tahun 2020 maka sebenarnya pagu yang kita usulkan itu cukup rasional yakni Rp282.769.824.000,00 tidak jauh berbeda dengan ibu PMK (Menko PMK),” kata Menko Polhukam Wiranto.
Dari pagu tersebut, maka ada usulan integrasi alokasi anggaran Kemenko Polhukam tahun 2020, yakni yang tadinya program anggaran di lingkungan Kemenko Polhukam 3 program menjadi 2 program saja.
“Jumlahnya tidak berkurang atau bertambah, tetap seperti yang kita usulkan,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Hadir dalam Raker tersebut Menko PMK Puan Maharani, Menko Perekonomian Darmin Nasution, serta pejabat di kementerian dan lembaga terkait.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI
