SIARAN PERS No. 179/SP/HM.01.02/POLHUKAM/9/2020
Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD menegaskan bahwa harus ada tindakan tegas oleh semua penyelenggara dalam rangka menjaga disiplin dengan menjatuhkan sanksi bagi calon Kepala Daerah yang melanggar aturan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020.
“Kesimpulannya memang pada akhirnya harus ada tindakan tegas oleh semua penyelenggara dalam rangka menjaga disiplin ini dengan juga penjatuhan sanksi yang tegas,” kata Menko Polhukam Mahfud MD usai memimpin Rakortas membahas Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pilkada di Jakarta, Rabu (9/9/2020).
Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo bahwa fokus utama pekerjaan pemerintah saat ini adalah menjamin kesehatan dan memberikan pelayanan prima untuk menjaga kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, penanganan terhadap Covid 19 harus diutamakan di dalam berbagai kegiatan, termasuk Pilkada. Oleh sebab itu, perkara Covid-19 di dalam penyelengaraan Pilkada serentak harus selalu disertai dengan protokol kesehatan untuk penanggulangannya.
“Pengalaman dari perjalanan tahapan-tahapan pemilu. Ada satu gelombang perkembangan yang agak besar dan menarik perhatian yaitu tanggal 4 dan 6 September kemarin, pada saat pendaftaran bakal pasangan calon. Nah disitu yang menonjol dan dapat banyak perhatian dan dapat bahasan dari media massa adalah terjadinya kerumunan massa yang luar biasa,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.
Selain itu, berdasarkan laporan dari Ketua KPU Arief Budiman, ada 59 bakal calon Kepala Daerah yang terinfeksi Covid-19 yang tersebar di 21 Provinsi. “Oleh sebab itu jangan main-main dengan Covid,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.
Kepada masyarakat yang mau berpartisipasi di dalam Pilkada ini, kata Menko Polhukam, apapun bentuk partisipasinya, apakah sebagai kontestan, sebagai tim sukses, atau sebagai pemilih, supaya memperhatikan protokol kesehatan agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. “Obat yang paling utama adalah protokol kesehatan, terutama displin memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak, jangan berkerumun,” kata Menko Polhukam.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap agar media massa dapat memberikan informasi yang mendinginkan atau cooling system dalam situasi kontestasi politik ini.
“Jadi kalau kontestan melakukan pelanggaran, ngomong. Ada beberapa kontestan yang taat pada peraturan KPU, dan saya sudah menyampaikan kalau dia adalah kepala daerah maka dari Kemendagri akan memberikan reward,” kata Tito.
Humas Kemenko Polhukam RI
