Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan bahwa sebagai kementerian koordinator, Kemenko Polhukam saat ini sudah melakukan berbagai kegiatan untuk menyinergikan kementerian dan lembaga pemangku kepentingan agar penyelenggaraan pemilu berlangsung dengan aman dan tertib. Karena dikatakan bahwa jika berbicara sukses pemilu, maka output-nya adalah pemimpin yang berkualitas dan memiliki kompetensi, sehingga untuk mencapai output tersebut perlu dilaksanakan pemilu yang aman, tertib dan berkualitas.
“Disinilah peran Kemenko Polhukam, untuk mengajak semua pemangku kepentingan bersinergi, jadi kata kuncinya bersinergi, melakukan berbagai kegiatan yang output-nya itu pemimpin yang berkualitas. Outcome-nya nanti Indonesia yang sejahtera, masyarakat adil dan makmur,” kata Menko Polhukam saat memberikan pengarahan pada Rakornas Bawaslu tentang Dukungan Pemerintah Dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Ancol, Jakarta, Senin (10/12/2018).
Menko Polhukam menyampaikan bahwa enam bulan sebelum penyelenggaraan pemilu, telah dibuat Indeks Kerawanan Pemilu untuk memetakan mana saja daerah-daerah yang memiliki potensi kerawanan. Dengan adanya IKP tersebut, diharapkan agar daerah yang memiliki indeks kerawanan tinggi dapat diantisipasi sehingga pada hari H pelaksanaan pemilu dapat berlangsung dengan aman.
“Indeks Kerawanan Pemilu itu enam bulan sebelumnya sudah kita survei dan kita sudah membuat grafik dan matrik sehingga masih ada waktu untuk menekan kerawanan-kerawanan apa yang ada di daerah. Sehingga nanti pada menjelang hari H pemilu, kerawanan itu sudah netral, sudah bisa kita antisipasi dan juga eliminasi,” ungkap Menko Wiranto.
Sedangkan untuk jenis-jenis ancaman, Menko Polhukam mengatakan bahwa ada banyak sekali ancaman, salah satunya adalah melalui teknologi komunikasi. Menurutnya, selain memiliki nilai positif, kemajuan teknologi juga dapat menjadi hal negatif yang dapat mengancam pelaksanaan pemilu.
“Dengan kemajuan teknologi komunikasi yang luar biasa, disamping memberikan kebaikan, manfaat untuk manusia, untuk berkomunikasi, pendidikan dan sebagainya. Tetapi juga bisa digunakan oleh orang-orang yang inginnya mengacau. Contoh terorisme, radikalisme, termasuk mengancam pemilu. Ini yang terus kita hadapi,” kata Menko Polhukam.
Karenanya disampaikan bahwa meskipun secara koordinasi sudah dilakukan maksimal, tetapi hasilnya belum karena masih banyak hal yang perlu diselesaikan bersama seperti masalah keamanan, teknis penyelenggaraan serta fasilitas. Namun, Menko Polhukam yakin bahwa pada saat hari H nanti semua permasalahan sudah dapat diselesaikan.
“Intinya adalah bahwa semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu akan terus bersinergi, akan terus bekerja keras untuk bagaimana penyelenggaraan pemilu di 2019 sukses,” kata Menko Polhukam.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
