Author :: Muhammad Alfisyahrin
Date :: Sel 02/21/2012 @ 03:44
Polemik subsidi BBM kembali bergulir ke muka.Pemerintah pun mulai ‘galau’.Beberapa wacana penyelesaiannya mulai bermunculan, mulai dari opsi pembatasan konsumsi BBM lewat pengalihan ke pertamax atau konversi ke BBG, hingga opsi menaikkan harga BBM.
Sejauh ini pemerintah lebih condong pada opsi pertama dan terkesan hati-hati saat membicarakan opsi kedua.Ada apa? Menteri Keuangan,Agus Martowardojo, mengatakan bahwa opsi menaikkan harga BBM baru sebatas wacana antara pemerintah dan DPR,jangan membahas bagian itu terus karena akan membuat rakyat bingung.
Menteri ESDM, Jero Wacik, pun lebih suka menggunakan istilah ‘subsidi BBM diturunkan’daripada menaikkan harga BBM.Dalam sejarah gaya politik SBY dan kabinetnya,gaya berwacana seperti ini memang tidak mengherankan.Gaya berwacana yang sebisa mungkin ingin tetap populis dan penuh pencitraan.
Padahal,dalam beberapa rapat bersama komisi VII DPR RI,pemerintah terkesan belum siap untuk menjalankan opsi pertama. Mulai dari persiapan BBG, converter, SPBG, hingga selisih harga Premium ke Pertamax untuk mobil pribadi yang terlalu besar sehingga rentan menimbulkan gejolak sosial.
Ditambah lagi, tenggat implementasi yang ditargetkan pemerintah pada 1 April 2012 yang sudah dekat dan rentannya kebijakan ini terhadap praktek kecurangan. Seperti pernyataan Guru Besar Ekonomi Lingkungan dari Gothenberg University, Swedia, Prof.Thomas Sterner yang mengatakan bahwa kebijakan pembatasan BBM di Eropa terbukti gagal akibat praktek kecurangan.
Oleh karena itu,opsi menaikkan harga BBM layak dipertimbangkan. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar usulan saya tersebut. Pertama,opsi ini adalah kebijakan yang simpel,realistis,dan relatif tidak menimbulkan kompleksitas masalah.Kedua,kenaikan harga BBM sebesar Rp500–1.500 per liter tidak akan terlalu memberikan tekanan pada inflasi selama dikelola dengan baik.Ketiga,daya beli masyarakat yang relatif kuat bahkan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.
Keempat, sejarah gaya politik SBY dan kabinetnya yang sebisa mungkin ingin populis membuat masyarakat tidak perlu gusar karena bisa saja nanti akan hadir kebijakan kompensasi seperti bantuan langsung tunai (BLT) atau penurunan kembali harga BBM saat kondisi memungkinkan.● (Telah dimuat di Koran Sindo, 11/2/2012)
