Pemerintah Indonesia mengedepankan aspek diplomasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan Laut Tiongkok Selatan. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Letjen TNI Eko Wiratmoko dalam sambutan pembukaan Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri di Hotel Aryaduta, Jakarta (29/09).
“Kita tetap memainkan peran politik luar negeri yang bebas aktif, sehingga perlu dikedepankan aspek diplomasi dibandingkan dengan kekuatan militer”, jelas Sesmenko pada Forum yang bertema “Sikap Indonesia Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan Paska Keputusan Permanent Court of Arbitration Dalam Rangka Kepentingan Nasional NKRI”.
Upaya diplomasi pemerintah dapat dicapai dengan pendekatan sosialisasi tingkat internasional. Contohnya, kegiatan kerjasama pengelolaan wilayah sengketa termasuk diantaranya joint exploration antar claimant states.
Masih dalam sambutannya, Sesmenko mengingatkan perlunya pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan baik darat dan laut, khususnya peningkatan status pulau Natuna. Hal ini dapat dicapai dengan melengkapi sarana dan prasarana kekuatan militer tri matra.
“Hadirnya armada militer sebagai penunjang upaya diplomasi dan guna menindak setiap pelanggaran kedaulatan wilayah yang terjadi”, tutup Sesmenko Polhukam.
Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri ini dihadiri tidak kurang dari 100 orang peserta yang terdiri dari para Staf Ahli dari Kementerian Koordinator, Staf Ahli dari K/L di lingkup koordinasi Kemenko Polhukam, serta Staf Ahli dari K/L terkait.
