Jakarta, Polhukam – Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2017 bersama sama dengan Kementerian Koordinator Bidang, Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Bappenas yang berada pada angka 72,11 atau meningkat 2,02 poin dibanding capaian tahun 2016 sebesar 70,09 di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (15/8/2018).
Pada kesemapatan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri (Poldagri) Kemenko Polhukam, Mayor Jenderal Wawan Kustiawan menyampaikan bahwa saat ini Indonesia telah berada di jalur demokrasi yang baik.
“Hasil IDI 2017 merupakan gambaran semakin matangnya demokrasi kita, terbukti dengan lancarnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 dan 2018 lalu. Diharapkan hasil IDI ini akan menjadi modal positif bagi suksesnya penyelenggaraan Pemilu (Pileg dan Pilpres) Tahun 2019 nanti,” jelas Wawan.
Menurutnya, hasil IDI 2017 juga sejalan dengan hasil survei Pusat Penelitian Politik LIPI awal Juli 2018, yang mencatat bahwa 78% masyarakat menilai demokrasi sebagai sistem yang paling cocok bagi Indonesia, dan 82% masyarakat menyatakan saat ini Indonesia telah berada di rel demokrasi yang baik.
“Ini menunjukkan satu hal penting yakni di tengah dinamisnya tantangan politik nasional dan internasional, perkembangan demokrasi kita ternyata sangat menggembirakan. Ekspresi berdemokrasi kita semakin menuju ke arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa negara telah menjalankan fungsinya yakni memberikan ruang bagi rakyat untuk mengekspresikan hak-haknya secara konstitusional,” ungkap Deputi Poldagri.
Ditemui pada kesempatan yang sama, Kepala BPS, Dr. Suhariyanto menyatakan bahwa dengan kondisi perubahan tersebut, tingkat demokrasi Indonesia masih berada dalam kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60).
“Capaian IDI dari tahun 2009 hingga 2017 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI sebesar 67,30. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen tertingginya pada tahun 2014 sebesar 73,04. Capaian IDI sempat mengalami penurunan menjadi 70,09 di tahun 2016 dan meningkat kembali pada tahun 2017,” terang Suhariyanto.
Perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari 2016–2017 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil yang naik 2,30 poin (dari 76,45 menjadi 78,75), (2) Hak-Hak Politik yang turun 3,48 poin (dari 70,11 menjadi 66,63), dan (3) Lembaga Demokrasi yang naik 10,44 poin (dari 62,05 menjadi 72,49).
Humas Kemenko Polhukam
