Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa pemerintah telah bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam menangani masalah kebakaran hutan dan lahan. Dikatakan, dari tahun ke tahun sudah dilakukan upaya untuk mengurangai kebakaran hutan tersebut.
“(Upaya itu) sudah cukup berhasil karena beberapa tahun ini komplain sudah tidak ada kerena asapnya bisa ditekan, bisa dikurangi,” ujar Menko Polhukam Wiranto saat konferensi pers usai memimpin Rakotas Tingkat Menteri membahas Pengendalian Karhutla 2018 di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (14/8/2018).
Salah satu upaya yang dilakukan misalnya penyebaran hotspot. Pada tahun 2017 yang lalu, ada lebih dari 2.567 hotspot atau penyediaan satelit yang disebat agar bisa memantau spot-spot panas kebakaran hutan itu dimana. Kemudian, pada tahun 2018, penyebaran tersebut mulai berkurang menjadi 1.077 hotspot. Meskipun, diakui masih tetap ada kebakaran.
Menurut Menko Polhukam, masalah yang sekarang dihadapi yakni kebakaran hutan dan lahan tersebut berada di dekat dengan lokasi pelaksanaan Asian Games, terutama di Jakabaring, Sumatera Selatan. Sehingga ada satu upaya yang ektra keras untuk bagaimana caranya agar di sekitar itu penyelengaraan Asian Games itu tidak terkena asap.
“Bayangkan kalau terkena asap, para atlet datang dari berbagai negara ada 40 negara, datang bertanding itu terganggu asap. Maka betul-betul Sumatera Selatan harus bebas asap, terutama pada saat Asian games,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Padahal berdasarkan ramalan dari BMKG, el nino masih terjadi pada saat Asian games dilaksanakan. Sehingga cuaca saat itu berada pada titik puncak terpanas. Namun dengan kerja sama dan kerja keras, maka ada satu upaya yang sungguh-sungguh untuk dapat mengatasi masalah Karhutla ini.
“Diyakini TNI, Kapolri turun tangan, semua pemangku kepentingan yang ikut bicara masalah penanggulangan kebakaran hutan turun tangan dengan segala upaya, maka dijamin penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakabarinng akan aman dari asap, termasuk perhitungan angin, sehingga tidak mengenai lokasi itu,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menko Polhukam mengatakan, rapat tersebut juga membahas mengenai provinsi atau daerah-daerah yang rawan Karhutla. Dijelaskan bahwa semua provinsi sudah melaksanakan prosedur-prosedur bagaimana mencegah terjadinya kebakaran hutan. Apakah patroli terpadu dengan TNI, atau memperbanyak embung-embung, menyiapkan sumur-sumur pompa, menyiapkan satgas-satgas, posko-posko supaya secara dini dapat dipadamkan. Kemudian dari BNPB juga sudah menyiapkan 20 helikopteri.
Selain itu, rapat membahas mengenai kebiasaan masyarakat yang masiih membakar hutan untuk ladang. Menko Polhukam mengakui bahwa hal tersebut memang tidak mudah diselesaikan karena ada kebijakan kearifan lokal dimana mereka diijinkan untuk membakar hutan 2 hektar. “ Tapi mereka tidak bisa disiplin dan api dan angin ini tidak bisa kompromi. Kalau tidak diawasi dengan tertib dan baik maka bisa menjalar menjadi kebakaran yang besar. Di sini program pengawasan sangat ketat, kita libatkan tim terpadu yang ada di desa-desa, kecamatan untuk mengawasi,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Kemudian ada juga ada upaya bagaimana caranya para peladang yang membakar hutan ini ada alih teknologi, sehingga tidak membakar hutan karena ada cara-cara lain. Menko Polhukam mengatakan, cara-cara sementara ini memang mahal, karena membutuhkan alat berat untuk menarik bonggol-bonggol kayu itu.
“Ini memang sedang menjadi perbincangan kita dalam rakor, tapi memang pengawasan itu yang penting. Kita juga sudah minta swasta-swasta itu menjadi menjadi bapak asuh dari para peladang karena rata-rata mereka di daerah perkebunan, mereka nanam pohon sebagai petani bagian dari perusahaan-perusahaan seperti kelapa sawit, kopi, dan sebagainya. Sudah ada juga kerja sama dengan swasta untuk menjadi bapak asuh mengasuh para peladangini kemudian ada satu kebersamaan berproduksi,” kata Menko Polhukam Wiranto.
“Kesimpulannya adalah bahwa dalam menghadapi bahaya kebakaran hutan tahun 2018, dengan pengalaman yang sudah ada, dengan koordinasi yang ketat dan sudah menghasilkan prosedur-prosedur kerja sama, juga langkah-langkah baik dalam rangka pencegahan, penindakan, dan pemulihan berbagai daerah sudah seragam dalam bagaimana penyiapan utnuk penanggulangan kebakaran hutan,” sambung Menko Polhukam.
Humas Kemenko Polhukam
