HASIL AUDIT KEARSIPAN ANRI, EMPAT INSTANSI BERKATEGORI BAIK

Dibaca: 405 Oleh Monday, 13 February 2017Berita
HASIL AUDIT KEARSIPAN ANRI, EMPAT INSTANSI BERKATEGORI BAIK

Hasil pengawasan kearsipan yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tahun 2016, menunjukkan empat instansi memperoleh kategori “BAIK”. Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah memperoleh nilai BAIK untuk pemerintahan daerah, sedangkan tingkat kementerian berkategori “BAIK” diraih oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Kementerian Sekretariat Negara.

Tujuh belas Kementerian memperoleh penilaian “Cukup”, empat Kementerian memperoleh penilaian “Kurang”, sebelas kementerian memperoleh penilaian “Buruk”. Hasil pengawasan kearsipan terhadap Pemerintahan Daerah Provinsi diperoleh dua pemerintahan daerah yang memperoleh penilaian “Baik”, enam pemerintahan daerah memperoleh penilaian “Cukup”, enam pemerintahan daerah memperoleh penilaian “Kurang”. Sedangkan sembilan belas pemerintahan daerah memperoleh penilaian “Buruk”.

Beberapa aspek yang diaudit di bidang kearsipan meliputi kebijakan kearsipan program kearsipan, pengelolaan arsip, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan, dan prasarana dan sarana kearsipan. Dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan ketataatan dalam penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ANRI akan terus melakukan pengawasan kearsipan secara nasional. Sehubungan dengan itu pada tahun ini ANRI telah menganggarkan untuk mendukung program pengawasan kearsipan tersebut secara nasional, melalui dana dekonsentrasi. Melalui pengawasan kearsipan Kepala ANRI Mustari Irawan berharap dapat terwujud tertib arsip. “Hasil pembinaan dan pengawasan kearsipan nasional ini diharapkan menjadi titik balik sekaligus pemicu bagi setiap lembaga negara, pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam menyukseskan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di lingkungannya,” ujarnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur setelah menyerahkan hasil Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) mengimbau kepada seluruh stakeholder penyelenggaraan kearsipan agar terus meningkatkan pengelolaan arsip, mengingat tertib arsip menjadi indikator yang sangat penting dalam akuntabilitas kinerja birokrasi. “Saya meminta agar pengelolaan arsip ini merupakan indikator dan tolok ukur dalam dalam penilaian kinerja pemerintah,” jelasnya di Hotel Redtop Jakarta (07/02).

Berikut daftar hasil audit kearsipan pada pemerintahan daerah: Kategori BAIK: 1) Jawa Timur, 2) Jawa Tengah. Kategori CUKUP: 3) DI Yogyakarta 4) Jawa Barat, 5) DKI Jakarta, 6) Kalimantan Timur, 7) Sulawesi Selatan, 8) Bali, 9) Kalimantan Barat. Kategori KURANG: 10) Aceh, 11) Sumatera Barat, 12) Banten, 13) Nusa Tenggara Barat, 14) Jambi. Kategori BURUK: 15) Riau, 16) Sulawesi Tengah, 17) Sumatera Selatan, 18) Kalimantan Selatan, 19) Bangka Belitung, 20) Papua, 21) Kalimantan Tengah, 22) Lampung, 23) Sumatera Utara, 24) Sulawesi Utara, 25) Bengkulu, 26) Nusa Tenggara Timur, 27) Sulawesi Tenggara, 28) Maluku, 29) Kepulauan Riau, 30) Sulawesi Barat, 31) Gorontalo, 32) Maluku Utara, 33) Papua Barat.

Daftar hasil audit kearsipan di tingkat kementerian: Kategori BAIK: 1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2) Kementerian Sekretariat Negara. Kategori CUKUP: 3) Kementerian Luar Negeri, 4) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 5) Kementerian Keuangan, 6) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 7) Kementerian Perindustrian, 8) Kementerian Komunikasi dan Informatika, 9) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 10) Kementerian Kesehatan, 11) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 12) Kementerian Pertanian, 13) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 14) Kementerian Sosial, 15) Kementerian Pariwisata, 16) Kementerian Perhubungan, 17) Kementerian Kelautan dan Perikanan, 18) Kementerian Dalam Negeri, 19) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kategori KURANG: 20) Kementerian Agama, 21) Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 22) Kementerian Perdagangan, 23) Kementerian Pertahanan. Kategori BURUK: 24) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 25) Kementerian Badan Usaha Milik Negara, 26) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 27) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 28) Kementerian Ketenagakerjaan, 29) Kementerian Pemuda dan Olahraga, 30) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 31) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 32) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 33) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 34) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

– See more at: http://www.anri.go.id/detail/1099-HASIL-AUDIT-KEARSIPAN-ANRI-EMPAT-INSTANSI-BERKATEGORI-BAIK#sthash.URNaKYtN.JnsO66gF.dpuf

Terkait

Gabung dalam diskusi 1 komentar

Kirim Tanggapan

Skip to content Made with passion by Vicky Ezra Imanuel