Polhukam, Semarang – Generasi muda saat ini harus dibekali tidak hanya pendidikan karakter, tapi juga semangat tentang nilai-nilai bela negara, sesuai amanat Inpres No.7 Tahun 2018 tentang RAN Bela Negara Tahun 2018-2019. Karena merekalah yang nantinya akan menjadi penerus bangsa ke depannya.
Demikian pernyataan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Arief P. Moekiyat dalam Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Kesadaran Bela Negara dengan tema “Konsepsi Internalisasi Nilai-Nilai Bela Negara di Lingkungan Pendidikan dan Pramuka” di Semarang, Jawa Tengah, Senin (29/4/2019).
“Generasi muda ini harus kita bekali bukan saja pendidikan karakter tapi semangat bagaimana nilai-nilai bela negara, yaitu Cinta tanah air, Sadar berrbangsa dan bernegara, Setia kepada Ideologi Pancasila dan Rela Berkorban, harus betul-betul tertanam. Karena merekalah nanti yang akan menjadi generasi penerus kita, sehingga mereka harus memahami sejarah perjuangan bangsa dan mengetahui tujuan bernegara,” ujar Arief.
Oleh karena itu, Pramuka sebagai organisasi yang aktif mengajarkan dan mengaplikasikan nilai-nilai bela negara ini diharapkan dapat lebih proaktif menularkan hal-hal positif kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda di lingkungan pendidikan sekolah yang sifatnya umum. Karena kita tidak lagi ingin mentolerir atau terlalu bertoleransi ketika masyarakat setia kepada Pancasila, tapi ada kelompok yang terus masih berpikir menawarkan ideologi lain di luar Pancasila.
“Generasi muda harus paham dan sadar bahwa ini tidak boleh terus dibiarkan. Karena dengan mereka yakin bahwa Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa Indonesia, maka mereka akan bersama-sama tergerak untuk bisa menolak. Jangan biarkan ruang ini terus kita berikan,” katanya.
Demikian juga dengan aparat penegak hukum di Indonesia yang harus diyakinkan bahwa orang-orang yang anti Pancasila seperti ini, tidak boleh terus diberikan toleransi karena akan permisif, seolah-olah diijinkan. Oleh karena itu, dengan semangat nilai bela negara ini diharapkan kelompok-kelompok ini bisa dilawan dan disadarkan.
“Kita tidak akan memberi ruang yang sebebas-bebasnya, memang kita negara demokrasi tapi kalau itu sudah mengancam ideologi bangsa kita maka kita tidak boleh toleran,” kata Arief.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Sambutannya mengungkapkan bahwa salah satu masalah di Indonesia saat ini, yaitu adanya ruang yang membuat seolah-olah kelompok anti Pancasila ini dibolehkan. Padahal ketika orang sudah mulai malas membicarakan tentang Pancasila dan menganggap ideologi lain lebih baik, maka hal tersebut sejatinya adalah “warning” bagi kita semua.
“Kita sebagai pejabat negara, sebagai ASN baik sipil atau militer, bela negara sudah menjadi konsep yang sangat melekat. Oleh karena itu, pimpinan harus bisa mengontrol dan dia harus punya instrumen alat kontrol agar bela negara ini berjalan dengan baik,” katanya.
Kegiatan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilaksanakan di Hotel Gumaya ini dihadiri oleh peserta sekitar 500 orang yang terdiri dari unsur tokoh-tokoh pendidikan, Pramuka, pejabat/staf Kesbangpol, unsur TNI dan Polri Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
