Di Pulau Moa, Menko Polhukam Tegaskan Negara Hadir di Perbatasan dan Pulau Terluar

Dibaca: 178 Oleh Thursday, 15 June 2023Menko Polhukam, Berita
menko polhukam3
SIARAN PERS NO. 70/SP/HM.01.02/POLHUKAM/6/2023
Perbatasan negara merupakan beranda depan yang merepresentasikan wajah bangsa dan kemajuan Indonesia, oleh karenanya Pemerintah telah memutuskan bahwa pembangunan perbatasan merupakan prioritas nasional.
Hal ini ditegaskan Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Moh. Mahfud MD, dalam pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) tahun 2023, di Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kamis (15 Juni 2023).
“Secara tegas Presiden menyatakan bahwa negara harus hadir di perbatasan agar masyarakat Indonesia di perbatasan, pulau-pulau terluar merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan nasional dan merasa bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” papar Mahfud yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ini.
Dalam kesempatan ini, Menko Polhukam terbang dari Pulau Moa menuju Pulau Meatimiarang. Mahfud menyambangi Satgas Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer) di Pulau Meatimiarang, salah satu dari Pulau-Pulau Kecil dan Terluar (PPKT), berbatasan dengan perairan Timor Leste dan Australia.
Selain melakukan pemantauan udara dengan Helikopter AW169, Mahfud yang didampingi Mendagri, Gubernur Maluku dan Bupati Maluku Barat Daya juga dialog sekaligus menyerahkan bantuan kepada Satgas Pamputer dan masyarakat.
Menurut Mahfud, Presiden Republik Indonesia sangat menaruh perhatian besar dalam upaya membangun perbatasan.
“Saya tegaskan disini bahwa BNPP siap menghadirkan buah pembangunan nasional di Kabupaten Maluku Barat Daya dan masyarakat di perbatasan dan pulau-pulau terluar di Pulau Leti, Pulau Meatimiarang, Pulau Kisar dan Pulau Lirang merasa bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tambah Mahfud disambut tepuk tangan tamu undangan yang hadir.
Pada tahun 2023, lanjut Mahfud, Pemerintah telah menganggarkan sebesar 7,717 Triliyun Rupiah lebih untuk membangun perbatasan di 15 provinsi, 54 kabupaten/kota pada 222 kecamatan Lokasi Prioritas termasuk di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.
“Harus kita kawal bersama sehingga alokasi anggaran dapat secara optimal digunakan dan kemajuan yang telah kita capai bersama dalam upaya membangun perbatasan dapat kita tingkatkan.
Saya selaku Ketua Pengarah BNPP menyampaikan apresiasi atas berbagai langkah nyata pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perbatasan,” ujar Menteri Pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid ini.
Mahfud menambahkan, upaya pemerintah dalam membangun perbatasan secara bertahap telah berhasil mengubah wajah perbatasan Indonesia menuju ke arah yang lebih baik.
“Percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui pembangunan infrastruktur dasar, pemenuhan sarana dan prasarana layanan sosial dasar serta mendorong berkembangnya ekonomi masyarakat berupa pengelolaan sumber daya dan potensi kawasan sangat progresif meninggalkan keterisolasian dan ketertinggalan,” ujar Menko Polhukam.
Mahfud menyakini, upaya menghadirkan negara di perbatasan dan membangun Indonesia dari pinggiran, dapat mewujudkan perbatasan negara sebagai kawasan yang aman, berdaulat dan berdaya saing.
“Saya juga ingin mengajak kita semua untuk meyakini bahwa pembangunan perbatasan yang merata mempersatukan Indonesia, menguatkan kedaulatan dan meningkatkan peradaban,” pungkas Mahfud. (*)

Terkait

Kirim Tanggapan


Skip to content Made with passion by Vicky Ezra Imanuel