Polhukam, Bandung – Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo mengatakan pada era high-tech saat ini pemanfaatan udara sebagai wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) semakin dikaji dari segi kelayakan dan aspek kemanfaatannya. Salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan di posisi ini adalah teknologi Wahana Dirgantara Super atau High Altitude Platform (HAPs) sebagai sebuah alternatif wahana atau media teknologi telekomunikasi pada era digital.
HAPs merupakan stasiun yang berlokasi pada ketinggian 20 hingga 50 km pada titik spesifik, nominal dan fixed dari permukaan bumi. Kelebihan utama HAPs yaitu dapat memanfaatkan teknologi Jaringan Aman Mandiri (JAM) yang saat ini merupakan pionir kemandirian teknologi telekomunikasi dan informatika di Indonesia.
“High Altitude Platform (HAPs) merupakan sebuah teknologi wahana terbaru yang mampu mengangkut berbagai jenis teknologi telekomunikasi broadband,” kata Rus Nurhadi saat membacakan sambutan Menko Polhukam pada acara Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) di Bandung, Senin (26/8/2019).
Deputi Bidkor Kominfotur Bersama Para Narasumber dan Peserta FKK
Dalam FKK bertema ‘Wahana Dirgantara Super Sebagai Teknologi Pendukung Jaringan Aman Mandiri Dalam Mewujudkan Kedaulatan Informasi Negara’ tersebut, Rus Nurhadi juga menyampaikan bahwa telah dilakukan beberapa kajian agar HAPs dapat menjadi solusi alternatif untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur telekomunikasi terutama telekomunikasi terestrial.
“HAPs memiliki potensi yang besar sebagai teknologi penunjang dalam mendukung infrastruktur jaringan aman pemerintah, karena dapat menjadi backhaul atau backbone jaringan aman pemerintah selain satelit. HAPs selain memiliki keunggulan efisiensi biaya, sangat cocok untuk menjangkau wilayah rural dan wilayah perbatasan maritim di Indonesia,” kata Rus.
Dirinya mengatakan bahwa pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan tidak hanya bertugas sebagai regulator, administrator, fasilitator dan akselerator, namun juga harus mampu menjadi inisiator gagasan serta ide-ide baru dalam teknologi.
Rus menambahkan, jika Indonesia mampu secara aktif memproduksi dan memanfaatkan teknologi terbaru maka Indonesia memiliki sebuah kesempatan untuk menyumbangkan beberapa gagasan yang dapat dijadikan standar internasional, serta meningkatkan daya saing Indonesia pada umumnya. Hal ini juga seiring dengan semangat menciptakan kedaulatan informasi melalui azas kemandirian dalam penguasaan teknologi.
“Teknologi HAPs ini ke depan akan sangat kita butuhkan. Sebagai negara yang berdaulat dan ingin sejajar dengan negara-negara maju tetunya juga harus melihat aspek kemanjuan teknologi supaya bisa bersama-sama membangun. Kedepannya, (saya harap) komunikasi dan informasi yang berada di jaringan aman dan mandiri ini bisa berjalan dengan baik sehingga kita akan sedikit mereduksi hal-hal yang memungkinkan terjadinya kebocoran informasi yang bisa disalahgunakan pihak-pihak tertentu,” kata Rus.
Selain itu, Kepala Forum Penggiat Indonesia-ITU Edy Setiawan mengatakan teknologi dapat membuka kesempatan bagi kita untuk memecahkan masalah ditengah kesenjangan digital saat ini, salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah dengan menggunakan teknologi HAPs tersebut.
“HAPs bisa menjadi solusi, ini teknologi baru yang walaupun di seluruh dunia belum ada yang operasional, namun kita perlu bersiap. Pada saat teknologi ini datang, kita siap dengan regulasi, kita siap dengan SDM, kita siap dengan penerima teknologi. Karena penerima teknologi itu juga ada aspek socioculture, sehingga kita perlu persiapkan supaya bisa kita manfaatkan dengan maksimal,” kata Edy.
Sedangkan dari aspek keamanan, Assops Komando Pertahanan Udara Nasional Indonesia (Kohanudnas) Kolonel pnb Yosta Riza mengatakan siap menjamin penggunaan HAPs secara aman sehingga tidak ada kebocoran. “HAPs ini posisinuya masih di wilayah udara sehingga (kami) meyakinkan benar-benar HAPs ini digunakan untuk kepentingan kita tanpa ada kebocoran, kami menjamin untuk keamanannya dan tentunya ini berada di kontrol kita sehingga ancaman-ancaman yang mungkin datang dari HAPs ini yang harus Kohanudnas selaku pengawas di negara ini melakukan tugasnya,” kata Yosta.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI
