Polhukam, Jakarta – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Letjen TNI Agus Surya Bakti mengatakan pentingnya reformasi birokrasi. Karena melalui program ini kegiatan yang dilakukan pemerintah terlihat hasilnya.
“Reformasi Birokrasi ini program nasional yang sangat mendasar. Bukan hanya reward yang didapat tetapi dampak yang dilakukan dari upaya pemerintah itu terlihat,” ujar Sesmenko Polhukam saat melaksanakan entry meeting dalam kegiatan evaluasi SAKIP dan PMP Reformasi Birokrasi bersama jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Menurut Sesmenko Polhukam, ASN merupakan birokrat yang melakukan kegiatan mulai dari perencana, pelaksana hingga pengendali. Oleh karena itu, setiap pemimpin harus memahami reformasi birokrasi.
“Ini adalah amanat Presiden bagaimana meningkatkan pekerjaan birokrasi organisasi dari yang kurang baik menjadi lebih baik,” kata Sesmenko Polhukam.
Dikatakan, reformasi birokrasi di Kemenko Polhukam sendiri saat ini mengalami peningkatan. Meski begitu, seluruh jajaran tetap berusaha melakukan upaya perbaikan.
“Di Kemenko Polhukam ada peningkatan dari tahun ke tahun, dari 69,58 di tahun 2017 menjadi 71,78 pada tahun 2018. Namun diakui masih ada miskoordinasi dan kurangnya pemahaman mengenai reformasi birokrasi. Tapi kita selalu melakukan upaya perbaikan dan diharapkan pimpinan harus memahami apa itu reformasi birokrasi,” kata Sesmenko Polhukam.
Usai melaksanakan entry meeting, kegiatan selanjutnya yakni mengisi survei integritas organisasi dan survei unit kerja di lingkungan Kemenko Polhukam.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam
