BeritaDeputi IV Bidkor Hanneg

Deputi Bidkoor Pertahanan Negara Kemenko Polhukam: Validasi Diperlukan Dalam Penyempurnaan Organisasi TNI

Dibaca: 69 Oleh Wednesday, 10 August 2022Tidak ada komentar
IMG 20220811 WA0003
#KemenkoPolhukam 

SIARAN PERS NO.113/SP/HM.01.02/POLHUKAM/8/2022

Polhukam, Jakarta – Dalam penyempurnaan organisasi TNI diperlukan validasi melalui pembentukan organisasi baru dan penataan organisasi yang sudah ada saat ini. Validasi sendiri dilakukan dengan memperhatikan kondisi organisasi saat ini yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.

“Untuk penyempurnaan organisasi TNI diperlukan validasi organisasi melalui pembentukan organisasi baru dan penataan organisasi yang sudah ada saat ini. Validasi organisasi tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi organisasi TNI saat ini yang dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis, perubahan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, perubahan doktrin, peningkatan beban kerja organisasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Hilman Hadi pada Rapat Koordinasi membahas Penyempurnaan Organisasi TNI dalam rangka mendukung Kekuatan, Kemampuan, dan Gelar Satuan TNI di Jakarta, Rabu (10/8/2022).

Penyempurnaan organisasi TNI ini, lanjut Hadi, juga tetap memperhatikan ekosistem organisasi di lingkungan TNI dan Angkatan, sehingga egosentris Angkatan dapat link up menjadi dukungan bagi kepentingan TNI yang lebih utuh terutama konsep interoperability di berbagai aspek organisasi. Baik ditinjau dari personel, materiil, alutsista, anggaran, doktrin, dan sistem hukum.

Baca juga:  Menko Polhukam : Jangan Sampai Karena Pemilu Persatuan Bangsa Terusik

“Validasi organisasi TNI ini secara garis besar meliputi peningkatan jabatan dan pangkat, penambahan ruang jabatan dan alih kodal organisasi sehingga akan berdampak dan berkaitan pada kebijakan yang berkaitan dengan K/L lainnya seperti dengan Kemhan, Kementerian PANRB, Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu, dan sistem hukum yang berkaitan dengan K/L lain yang terkait. Hal ini tidak lepas dari cita-cita militer yang professional tetapi diharapkan tidak tersandera dengan proses birokratisasi itu sendiri,” kata Hilman.

Turut hadir dalam rapat koordinasi ini perwakilan dari K/L terkait yaitu Asrenum Panglima TNI, Ditjen Strahan Kemhan, Ditjen Renhan, Ditjen Kuathan, Ditjen Pothan, Srenad, Srenal, Srenau, dan peserta internal.

Humas Kemenko Polhukam RI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel