Diperlukan Banglistra Komprehensif Demi Terwujudnya Sistem Pertahanan Negara

Dibaca: 48 Oleh Tuesday, 28 May 2024Berita, Deputi IV Bidkor Hanneg
IMG 20240527 WA0027

SIARAN PERS NO. 122/SP/HM.01.02/POLHUKAM/5/2024

Polhukam, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara melaksanakan rapat koordinasi terkait Progress Tindak Lanjut Perumusan Dokumen Perkembangan Strategis Nasional dan Perumusan Ancaman Nasional guna kepentingan pertahanan negara.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang tugas dan fungsi Kemenko Polhukam, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi, perumusan penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan bidang pertahanan negara.

Masih ditemukan berbagai permasalahan bahwa konsep pembangunan dan kekuatan alutsista TNI belum link and match dengan ancaman aktual yang dihadapi bangsa indonesia.

Hal disebakan salah satunya oleh perumusan ancaman nasional yang belum melalui proses yang sepenuhnya komprehensif dan terstuktur dengan baik dibandingkan dengan negara maju yang proses perumusannya disusun oleh sebuah badan nasional yang memiliki kompetensi dan ligitimasi

“Diperlukan kerja keras Badan-badan intilijen negara bersama K/L terkait agar dapat menghasilkan naskah Perkembangan Lingkungan Strategis (Banglingstra) secara Komprehensif, Akurat, tepat, dan Up to Date,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Laksda TNI Kisdiyanto.

Rumusan ancaman nasional meliputi ancaman militer, non militer dan hibrida, yang tersusun dalam spektrum baik jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang harus diantisipasi, dicegah, dan ditanggulangi oleh komponen pertahan negara yang meliputi pertahan militer, nir militer dan hibrida

Di sisi lain, masih adanya perbedaan persepsi terkait narasi dan diksi Banglistra lingkup pertahanan negara mengenai wewenang dan tanggung jawab dalam penyusunan dokumen yang memiliki payung hukum yang jelas

“Perlunya persepsi yang sama mengenai Banglistra lingkup pertahanan negara guna memudahkan dalam menghadapi potensi ancaman serta penyusunan terkait kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,” tegas Laksda TNI Kisdiyanto.

Dokumen Banglistra menjadi penting karna sebagai dasar dalam perumusan ancaman nasional yang kemudian akan digunakan dalam proses perumusan kebijakan dan strategi pertahan negara.

“Perlunya dukungan dalam penyusunan naskah Banglistra oleh badan-badan intelijen yang handal, yang benar-benar memahami perkembangan situasi baik global, regional maupun nasional,” tegas Kisdiyanto

Rakor diikuti oleh perwakilan dari BIN, Kemenlu, Sekjen Wantanas, Lemhanas, Kemendagri, Ditjen Renhan, Ditjen Strahan, Ditjen Pothan Balitbang, Bainstrahan Kemhan, Bais TNI, Deputi Bid. Polhukam Setkab, Sintel Panglima TNI, Sintelad, Sintelal, Sintelau, dan Pusjianstralitbang TNI.

Terkait

Kirim Tanggapan


Skip to content Made with passion by Vicky Ezra Imanuel