Antisipasi Kerawanan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Kemenko Polhukam Gelar Rakor Lintas Lembaga

Dibaca: 172 Oleh Thursday, 11 January 2024Berita, Deputi I Bidkor Poldagri
70bf0bcc 5c63 450b 8afc 25b2977fef86

SIARAN PERS NO. 1/SP/HM.01.02/POLHUKAM/1/2024

JAKARTA, POLHUKAM – Deputi 1 Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggelar rapat koordinasi Kesiapan dan Langkah Strategis Pemerintah dalam Mengantisipasi Kerawanan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Rakor yang digelar di Jakarta, Rabu (10/1/2024) tersebut dipimpin langsung Deputi 1 Bidkoor Poldagri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, S.E, M.M., M.Tr (Han). Sementara sebagai narasumber, hadir perwakilan lima lembaga yakni Deputi Dukungan Teknis KPU RI, Eberta Kawima; Deputi Bidang Teknis Bawaslu, La Bayoni; Paban 4/Opsdagri Sops TNI, Kolonel (Inf) Ferry Irawan; Karo Jianstra Sops Polri, Brigjen Pol Marsudianto; dan pejabat Badan Intelijen Negara (BIN).

“Situasi politik Indonesia menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 sejauh ini masih dalam kategori kondusif, walaupun suhu politik semakin meningkat,” kata Heri Wiranto dalam sambutannya.

Deputi I juga memaparkan sejumlah faktor yang menjadi potensi kerawanan Pemilu yang bisa terjadi kapan saja. Ini yang perlu diwaspadai lembaga-lembaga pemerintahan untuk memastikan kondisi politik tetap kondusif.

“Mulai dari isu SARA yang bertebaran di media sosial, ketidaknetralan penyelenggara Pemilu dan aparat negara, keterlambatan logistik, ketidaksiapan aparat keamanan, ketidaksiapan anggaran Pemilu, dan hal lainnya. Sehingga penyelenggara Pemilu, pemerintah, hingga masyarakat luas perlu waspada dan menentukan strategi untuk mengantisipasinya,” tutur Heri Wiranto.

Itulah sebabnya, lanjut Deputi I, guna menyukseskan Pemilu dan meningkatkan demokrasi di Indonesia, perlu ada sinergi di antara kementerian dan lembaga. Kemenko Polhukam sebagai lembaga koordinator, selama ini telah memiliki Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada 2024.

“Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada merupakan tugas yang melekat di Kemenko Polhukam sesuai dengan aturan yang berlaku. Keanggotaan desk terdiri dari 19 kementerian dan lembaga,” kata Heri Wiranto.

Sebanyak 19 kementerian dan lembaga itu adalah Kemenko Polhukam, KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, Kemenlu, Kemenkes, KSP, TNI, Polri, BIN, BSSN, Kemenkumham, Perludem, KASN, Kejaksaan, dan Kemenkominfo.

Dalam Rakor ini, selain lembaga-lembaga yang tergabung dalam Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada 2024, turut hadir perwakilan dari lembaga lainnya, antara lain Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

“Ketika ada permasalahan, di situlah kita akan saling mengoordinasikan. Barangkali ketika KPU harus berkoordinasi langsung dengan Mabes TNI atau Mabes Polri ada kendala, kitalah Kemenko Polhukam yang ikut memastikan agar semua dapat berjalan lancar. Rapat ini sangat penting dalam kaitan kita mengawal pelaksanaan Pemilu itu sendiri,” kata Heri Wiranto.

-HUMAS KEMENKO POLHUKAM-

Terkait

Kirim Tanggapan

Skip to content Made with passion by Vicky Ezra Imanuel