SIARAN PERS NO. 2/SP/HM.01.02/POLHUKAM/1/2024
Polhukam, Tangerang – Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam yang juga Ketua Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri, Irjen Pol. Rudolf Alberth Rodja, mengatakan bahwa permasalahan pengungsi di Indonesia pada tahun 2023 telah menyita banyak perhatian publik.
Terlebih tentang penanganan kedatangan para pengungsi Rohingya ke Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, sebanyak 11 kali gelombang sejak tanggal 14 November hingga 31 Desember 2023 dengan jumlah pengungsi kurang lebih 1.800 orang.
“Kedatangan para pengungsi Rohingya di tahun 2023 ini mengulang kejadian tahun-tahun sebelumnya dimana setiap bulan November sampai Desember banyak kapal pengungsi yang masuk ke Indonesia karena kondisi cuaca perairan di Kepulauan Andaman yang kurang ekstrim dan dapat dilalui dengan aman,” kata Rudolf saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2023 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 Satgas PPLN, di Tangerang, Kamis (11/1/2024).
Rudolf mengungkapkan sejak awal Desember 2023, Satgas PPLN telah mendapatkan tantangan baru dimana masyarakat Aceh yang biasanya menerima para pengungsi Rohingya dengan tangan terbuka, kini melakukan penolakan terhadap kehadiran pengungsi.
Hal ini menurutnya berdampak pada sulitnya pemerintah daerah dan organisasi internasional untuk melakukan penanganan kemanusiaan secara optimal kepada pengungsi.
Salah satu penyebab penolakan secara masif terhadap pengungsi dikarenakan adanya provokasi negatif berupa penyebaran narasi tidak benar melalui media sosial yang mendiskreditkan keberadaan para pengungsi.
“Merespon permasalahan ini, Satgas PPLN Kemenko Polhukam telah menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, Pemerintah Kota/Kabupaten Sabang, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, dan Deli Serdang serta organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM,” kata Rudolf.
Selain itu, Satgas PPLN juga telah melakukan koordinasi dengan Bareskrim Polri dan Polda Aceh, khususnya dalam upaya mengungkap dugaan adanya keterlibatan sindikat penyelundupan manusia di Indonesia.
“Saat ini Polresta Banda Aceh dan Polres Pidie tengah melakukan penegakan hukum terhadap 3 orang yang diduga melakukan kejahatan tersebut, yang berasal dari kewarganegaraan Myanmar, Bangladesh, dan Indonesia,” ungkap Rudolf.
Pada tanggal 4 Desember 2024 lalu, Presiden Joko Widodo juga telah memberikan Instruksi kepada pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk:
1. Menindak tegas pelaku penyelundupan manusia yang membawa masuk pengungsi Rohingya ke Indonesia;
2. Memberi bantuan sementara kepada pengungsi Rohingya dengan mengutamakan masyarakat lokal;
3. Melakukan koordinasi yang intensif dengan organisasi internasional dalam penanganan permasalahan pengungsi.
Mantan Kapolda Papua tersebut menyampaikan di dalam pelaksanaan kinerja pada tahun 2023, Satgas PPLN telah melakukan berbagai upaya penanganan pengungsi dengan melaksanakan rapat koordinasi baik tingkat menteri maupun eselon I serta melaksakan kunjungan lapangan ke Provinsi Aceh sebanyak 2 kali, Jawa Timur, Riau, dan Sulawesi Selatan.
Selain itu, Satgas PPLN juga telah membuat 8 surat rekomendasi yang ditujukan kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah/Forkopimda Aceh, dan aparat penegak hukum, serta mengikuti Global Refugee Forum yang diadakan di Jenewa pada bulan Desember 2023.
“Di dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penanganan pengungsi pada tahun 2023 lalu telah ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi Satgas, salah satunya adalah kurangnya pengawasan sehingga pengungsi melarikan diri dari tempat penampungan sementara dan diduga kuat adanya keterlibatan jaringan sindikat penyelundupan manusia di Indonesia,” kata Rudolf.
Meskipun terdapat berbagai permasalah dalam penanganan pengungsi, terdapat juga capaian penanganan positif di tahun 2023 seperti adanya peningkatan pemberian akses pemberdayaan kepada para pengungsi berupa pelatihan kerja, pemberian pemahaman literasi keuangan, dan pelatihan bahasa.
Selain itu juga sudah terlaksananya sistem pendataan para pengungsi secara lebih terpadu melalui data migrasi internasional yang dikoordinasikan oleh BPS.
“Untuk mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas Satgas PPLN yang komprehensif, saya selaku Ketua Satgas PPLN di tingkat pusat meminta para peserta untuk dapat menyampaikan saran, masukan, kendala, serta inovasi yang dapat dilaksanakan dalam penanganan pengungsi dari luar negeri sehingga pelaksanaan kinerja Satgas PPLN di tahun 2024 dapat lebih baik lagi,” kata Rudolf.
Humas Kemenko Polhukam
