JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto menerima kunjungan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah hal, salah satunya melaporkan kepada Menko Polhukam mengenai rencana pelaksaan acara Jakarta Geopolitical Forum pada bulan Mei 2017 mendatang.
“Kami ingin melaporkan mengenai rencana pelaksanaan Jakarta Geopolitical Forum 2017. Acara ini untuk membahas perkembangan kondisi global saat ini,” kata Gubernur Lemhanas, Agus Widjojo di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (29/3).
Agus mengatakan, acara tersebut akan membahas tiga isu utama yaitu mengenai perdamaian dan keamanan, perkembangan ekonomi global, dan isu kemanusiaan. Dijelaskan, waktu acara pada tanggal 18 sampai 20 Mei dengan peserta yaitu seluruh lapisan masyarakat seperti birokrat, politisi, LSM, dan akademisi dengan total sekitar 350 orang.
“Kami berharap acara ini bisa dibuka oleh Presiden di Istana Negara,” kata Agus.
Selain itu, Agus juga melaporkan mengenai tupoksi Lemhanas yang sudah menjalankan operasionalnya yaitu menyebarluaskan dan mengembangkan nilai-nilai kebangsaan, termasuk Pancasila. “Ini sudah berjalan sehingga tinggal memanfaatkan dan memadukan apabila dari pemerintah ada arahan untuk dipadukan dengan yang sekarang sudah berjalan yaitu dibentuknya UKP Pancasila,” kata Agus.
Hal lain yang didiskusikan yaitu mengenai komposisi anggota Lemhanas yang lebih banyak berasal dari militer dibanding birokrasi. Menurut Agus, adanya perbedaan pola pendidikan antara militer dengan birokrat atau ASN yang menjadi masalah semakin berkurangnya anggota Lemhanas yang berasal dari ASN.
Agus menjelaskan, kalau di TNI dan Polri ada pola pendidikan kedinasan yang harus dilalui di Lemhanas, tetapi di sipil tidak ada. Bagi birokrat untuk meninggalkan jabatan khusus reguler sulit sekali, tapi yang paling berat bahwa pola pendidikan birokrasi mengutamakan pendidikan kepemimpinan sehingga mereka tidak melihat Lemhanas sebagai sebuah kebutuhan.
“Padahal kalau pendidikan kepemimpinan ini kompetensi dan keahlian dalam jabatan tetapi kalau di sini adalah doktrin nasional. Karena itu kita menyarankan agar ada dorongan dari pemerintah untuk lebih bisa mengaktifkan dari birokrasi atau PNS, seperti mengeluarkan Surat Keputusan calon pemimpin dari Lemhanas,” kata Agus.
Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto sepakat bahwa pendidikan Lemhanas diisyaratkan sebagai jenjang karir. Sehingga tidak ada lagi yang beralasan sekolah supaya tetap di Jakarta.
“Untuk usulan agar Presiden bisa menghadiri Forum itu nanti akan saya sampaikan ke beliau, paling tidak surat sudah dikirim,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Hadir dalam acara tersebut, Deputi II Bidang Politik Luar Negere Lutfi Ra’uf, Wakil Gubernur Lemhanas Marsdya TNI Bagus Puruhito, dan Sekretaris Utama Lemhanas Irjen Arif Wachyunandi.
