Polhukam, Depok – Kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan akan tetap diwarnai oleh dinamika yang tak dapat diprediksi sepenuhnya. Namun, semua pihak perlu mengawal dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya agar demokrasi di masa depan tetap berorientasi pada Empat Konsensus Dasar Bangsa Indonesia.
“Dalam menghadapi Pemilu 2019, kita semua berkomitmen untuk menjaga kerukunan demi suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai dan bermanfaat,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Arief P Moekiyat dalam Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Memperteguh Kebhinekaan di Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (21/3/2019) malam.
Selain itu, dalam menghadapi tantangan ke depan, terutama ancaman radikalisme dan terorisme serta berita bohong atau hoax yang mengganggu persatuan bangsa, maka Indonesia harus tetap berdiri tegak dengan pondasi Pancasila. Semangat kerukunan sebagai sebuah bangsa tidak boleh luntur dan harus semakin kokoh. Keragaman adalah takdir dan anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia.
“Melalui forum ini diharapkan langkah-langkah meningkatkan kerukunan bangsa dapat dilakukan sebagai solusi dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Arief.
Peneliti LIPI, Siti Zuhro mengatakan dalam berdemokrasi bangsa Indonesia tidak boleh diadu-adu, tidak boleh diharu biru apalagi mengharu biru NKRI. Menurutnya, berdemokrasi Indonesia yaitu dengan filosofi, mengacu pada Empat Konsesus Dasar yakni Pancasila, NKRI sebagai kedaulatan negara, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.
“Pemahaman kita tentang Indonesia bukan hanya Depok, tadi Wakil Walikota menjelaskan meskipun Depok daerah yang Bhineka Tunggal Ika tapi satu jua yang aman damai. Tapi kita lihat dari Sabang sampai Merauke. Negara kita ini negara yang unik, pulau-pulau yang daerah-daerahnya banyak, ada 34 provinsi, 99 kota, selebihnya kabupaten dan masih ada 122 daerah tertinggal. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa berdemokrasi kita jangan hanya melihat Jakarta kita lihat bagaimana Sabang sampai Merauke,” kata Siti.
“Saya ingin menyampaikan bahwa berdemokrasi kita itu harus betul-betul ala Indonesia yang syarat dengan pembelajaran,” lanjutnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Kemenko Polhukam Sri Yunanto mengatakan terkait suksesnya pemilu diharapkan agar masyarakat tidak golput. Menurutnya, golput merupakan bentuk dari demokrasi ‘ngambek’ karena tidak berani ambil sikap dan marah sehingga tidak ikut.
“Demokrasi tidak akan bisa ditegakkan jika kita ngambek. Jadi tidak ada pemimpin yang sempurna, yang ada hanya satu lebih baik dari yang lain dan yang kurang itu nanti bisa diperbaiki ke depannya,” kata Yunanto.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
