Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan saat ini perkembangan seluruh daerah di Papua dan Papua Barat sudah kondusif. Akan tetapi diperlukan penambahan pasukan untuk lebih meyakinkan pengamanan pada objek-objek vital yang ada di sana.
“Intiny perkembangan seluruh daerah itu kondusif, tensinya menurun jadi aman terkendali. Hanya memang perlu penambahan pasukan untuk lebih meyakinkan pengamanan objek-objek vital yang ada di Papua dan Papua Barat, sehingga ada penambahan pasukan dari luar daerah Papua ke Papua,” kata Menko Polhukam Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (20/8/2019).
Selain itu, Menko Polhukam mengatakan jika masyarakat sudah tenang karena ada penjelasan-penjelasan yang cukup jelas, cukup gamblang dari berbagai pihak.
“Saya sendiri kemarin sudah conference hasil rapat koordinasi, pak Kapolri juga sudah memberikan penjelasan secara detil tentang kejadian itu, kemudian Walikota Surabaya, Gubernur Jatim Khofifah, Gubernur Papua. Semua kan sudah memberikan penjelasan, semuanya menginginkan masyarakat jangan sampai terpengaruh, terprovokasi dengan berita-berita yang memang memprovokasi, berita-berita yang memanfaatkan insiden itu untuk membuat kacau, membuat keruh suasana,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menurut mantan Panglima ABRI ini, dari peristiwa tersebut dibutuhkan perbaikan-perbaikan tentang sistem pengiriman mahasiswa di daerah-daerah, asramanya bagaimana, pembinanya bagaimana, dan tentunya butuh satu langkah-langkah yamg komprehensif dari berbagai kementerian.
“Langkah-langkah positif yang kita niatkan untuk memberikan satu pendidikan dari mahasiswa-mahasiswa kita di Papua dan Papua Barat itu bisa berjalan dengan baik,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Terkait penanganan kasus, Menko Polhukam mengatakan sudah ditangani oleh Kepolisian. Ia juga menegaskan akan menindak siapapun yang terlibat dalam kerusuhan tersebut.
“Saya katakan secara umum kita akan menindak tegas siapa pun, bisa siapa saja yang nyata-nyata melanggar hukum karena kita negara hukum. Tapi jangan kemudian membabi buta mengabarkan sesuatu yang masih prematur. Biarkan saja aparat keamanan menangani masalah ini dengan cara-cara arif, sangat bijak, persuasif, dan menangani masalah yang tidak menimbulkan masalah lainnya,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam
