Polhukam, Merauke – Pembangunan di daerah perbatasan merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan dan perlu dipercepat. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pun harus bisa berkoordinasi, bersinergi dan saling mendukung dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk bisa menyukseskan nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo yakni membangun dari pinggiran.
“Perhatian Presiden untuk bagaimana memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi penduduk perbatasan memang sangat perlu dan tepat sekali. Jadi yang pertama dari sisi pendekatan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat menghadiri acara pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2018 di Merauke, Papua, Senin (16/4/2018).
Dari pendekatan keamanan dan pertahanan nasional, Menko Polhukam mengatakan bahwa pembangunan perbatasan juga sangat penting. Karena menurutnya, ancaman sekarang sudah berubah, tidak lagi militer, tidak lagi berorientasi pada serangan-serangan militer dari negara lain. Tapi sudah berubah menjadi serangan yang multidimensional, yang masuk dalam berbagai spektrum kehidupan berbangsa Indonesia.
“Ada serangan narkoba, ada human trafficking, ada radikalisme, terorisme, illegal fishing, illegal logging, semua itu ancaman-ancaman yang melalui perbatasan,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Oleh karena itu, kalau perbatasan di Indonesia lemah, longgar, atau kosong maka ancaman itu dengan mudah masuk. Sehingga dengan adanya pembangunan perbatasan, adanya infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, maka akan menumbuhkan satu pemukiman baru yang nantinya akan memperkuat pertahanan nasional.
“Artinya bahwa pembangunan perbatasan ini mutlak dan harus segera dipercepat, dan itu dilaksanakan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Kepala BNPP,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam mengatakan bahwa pembangunan perbatasan saat ini sudah mulai terlihat hasilnya. Misalnya pembangunan jalan-jalan baru, pembangunan transportasi baru baik pelabuhan udara dan pelabuhan laut.
“Jalan-jalan tembus wilayah perbatasan itu sudah banyak sekali, belum lagi adanya pembangunan pos lintas batas yang dulunya kumuh, katakanlah tidak membanggakan, menyedihkan, sekarang sudah menjadi satu pos lintas batas yang membanggakan karena lebih bagus dari seberang,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menko Polhukam bercerita bahwa dulu pos lintas batas Indonesia lebih kumuh dari negara-negara tetangga. Kemudian, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar membongkarnya dan dalam waktu dua minggu harus dibuat lebih bagus dari negara tetangga.
“Sekarang di tujuh daerah perbatasan, sudah sangat membanggakan bahkan menjadi daya tarik bagi negara tetangga untuk datang melihat masuk negara kita. Ini sesuatu bagian dari membangun kebanggaan nasional, mereka merasa bangga karena ketika ditanya kamu dari negara mana maka dengan bangga mereka mengatakan aku orang Indonesia, karena secara fisik membanggakan,” kata Menko Polhukam Wiranto.
“Kalau dulu kumuh dan sebagainya, ya ditanya mungkin dia juga ogah-ogahan jawabnya, merasa terasing, terpinggirkan. Sekarang ngga, merasa dirangkul, diperhatikan, ini saya kira sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat pembangunan wilayah perbatasan. Bukan aksi-aksian, bukan sekedar demonstrasi, tapi memberikan kontribusi yang akibatnya, dampaknya, dan hasilnya itu pasti untuk membuat negeri ini lebih bangga lagi,” sambung Menko Polhukam Wiranto.
Humas Kemenko Polhukam
