POLHUKAM - Kementerian Koordinator Bidang Polhukam RI

Menko Polhukam Lakukan Evaluasi Pembangunan Perbatasan

By 21 Sep 2016 11:17Berita
whatsapp-image-2016-09-21-at-10-56-37

Menko Polhukam beserta jajaran kementerian dan pimpinan daerah terkait akan melakukan rapat koordinasi untuk mengevaluasi pembangunan daerah perbatasan yang telah dilakukan pemerintah selama ini. Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (21/09) merupakan kelanjutan dari hasil tinjauan Menko Polhukam sebelumnya ke daerah-daerah perbatasan. Rakor pengendalian hari ini juga bertujuan menyusun langkah-langkah pembangunan yang implementatif sesuai dengan arah kebijakan, target kegiatan dan lokasi prioritas pembangunan kawasan perbatasan negara. Sebelumnya, kawasan perbatasan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan sebanyak 187 kecamatan, untuk periode pengelolaan tahun 2017-2019, termasuk keberlanjutan pembangunan 7 (tujuh) pos lintas batas negara terpadu.

Rapat Koordinasi yang dilaksanakan menunjukan konsistensi pemerintah dalam meningkatkan pertahanan di areal perbatasan Indonesia. Namun bukan hanya pertahanan yang menjadi fokus pemerintah melainkan juga kesejahteraan. “Paradigma pembangunan perbatasan adalah mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi untuk peningkatan pertahanan dan mendorong kesejahteraan”, tegas Menko Polhukam di acara tersebut.

Fokus pembangunan daerah perbatasan dilaksanakan melalui program Gerbangdutas atau Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan. Menurut Menteri Wiranto program Gerbangdutas merupakan wujud nyata dari Nawacita. “Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (GERBANGDUTAS) merupakan bentuk keseriusan dan komitmen Presiden Jokowi dalam mewujudkan NAWA CITA:  Membangun Indonesia Dari Pinggiran”, jelas Menteri Wiranto.

Menko Polhukam berharap dengan adanya program ini pembangunan dapat dengan cepat didorong. “Program ini diharapkan mendorong adanya percepatan pembangunan di wilayah perbatasan guna menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan NKRI”, tambahnya. Ia juga menyatakan bahwa membangun Indonesia dari pinggiran dipercaya mampu memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Indonesia, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah dan peningkatan keserasian pemanfaatan ruang dalam bingkai NKRI”, ujar Menko Polhukam dalam acara rakor pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Republik Indonesia.

Sebelumnya Menko Polhukam telah melaksanakan kunjungan kerja ke Nunukan dan Sebatik, untuk mengecek pelaksanaan program Gerbangdutas. Saat melakukan kunjungan kerja, Menko Polhukam Wiranto menemukan banyak bukti bahwa pembangunan dari pinggiran, yakni pembangunan di perbatasan sudah benar benar serius dilakukan pemerintah. Hasil pembangunan yang ada bukan hanya jalan melainkan juga asrama anak-anak TKI, PLTD, dan juga pasar.

Sementara itu, tahun 2015 pemerintah telah melancarkan program Gerbangdutas di Prov. Kaltara di Kab. Malinau dan Kab. Nunukan dengan total biaya lebih dari Rp.1.4 Miliar dan di Prov. Maluku yang dilaksanakan di Kab. Maluku Tenggara Barat, Kab. Maluku Barat Daya dan Kab. Kepulauan Aru menghabiskan total anggaran lebih dari Rp.1.9 Miliar. Setelah dilaksanakan peninjauan lapangan khususnya di Sebatik pelaksanaan Gerbangdutas sampai dengan bulan juli 2016 telah mencapai 100%, sedangkan untuk pelaksanaan di Prov. Maluku masih dalam proses.

Menko Polhukam Lakukan Evaluasi Pembangunan Perbatasan