Polhukam, Jakarta – Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan melaksanakan rapat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dan anggaran Tahun Anggaran (TA) di Ruang Rapat Bima, Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (6/2/2018).
Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam, Muslih, S.E.. Sedangkan pembicara dari Bappenas diwakili oleh Kasubdit Wawasan Kebangsaan, Direktorat Politik Komunikasi Bappenas, Dewi Sri Soetidjaningsih.
“Agenda rapat yang kedua ini merupakan kelanjutan dari pertemuan bilateral sebelumnya di hotel Millenium. Di agenda ini kita melanjutkan usulan-usulan program kegiatan dari masing-masing unit di Kemenko Polhukam,” kata Karo PO, Muslih, S.E. saat membuka rapat.
Karo PO melanjutkan selain akan ada penginformasian mengenai tindak lanjut dari pertemuan pertama, ada pula topik yang dikhususkan untuk dilakukan pembahasan secara lebih matang atau pemantaban tentang isu stabilitas keamanan dan Pemilihan Umum (Pemilu).
Sementara itu pada kesempatan yang sama, Dewi selaku perwakilan dari Bappenas mengungkapkan mengenai 5 (lima) Prioritas Nasional (PN) yang menjadi fokus Bappenas dalam menentukan RKP yang dapat disesuaikan dengan tugas pokok dari Kemenko Polhukam.
“Pertama pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, kemudian (kedua) penggurangan kesenjagan antara wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, lalu (ketiga) peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif, yang keempat pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air, dan yang terakhir (kelima) tentang stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu,” jelas Dewi.
Menurutnya, Kemenko Polhukam tidak hanya dibatasi di dalam point kelima yaitu mengenai stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu, namun dapat menyesuaikan diri ke dalam empat point lainnya jika memang memungkinkan atau memiliki keterikatan yang sama.
“Terkait lima PN tadi, Kemenko Polhukam tidak hanya ada di point kelima. Jika kita lihat dari PN satu sampai empat, dan apabila bagi Kemenko Polhukam ada kegiatan atau prioritas yang mendukung masih dimungkinkan, jadi kalau ada yang bisa mendukung, silahkan. Yang nantinya bisa diturunkan menjadi proyek nasional,”paparnya.
Humas Kemenko Polhukam
