BeritaDeputi V Bidkor Kamnas

Jadi Atensi Pemerintah, Kemenko Polhukam Gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Karhutla

Dibaca: 40 Oleh Thursday, 24 November 2022Tidak ada komentar
20221124 142959
#KemenkoPolhukam 

SIARAN PERS No: 191/SP/HM.01.02/POLHUKAM/11/2022

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi atensi bagi Pemerintah untuk dilakukan penanggulangan secara terpadu, terintegrasi, dan berkolaborasi guna mencegah kejadian yang sama untuk tidak terulang kembali dan bahkan untuk menghilangkan bencana luar biasa Karhutla dari Indonesia.

Demikian sambutan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Irjen Pol. Armed Wijaya, yang dibacakan oleh Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Asmarni, saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Karhutla Tahun 2022 di Serpong, Tangerang, Kamis (24/11/2022).

“Masih teringat di dalam ingatan kita bahwa bencana Karhutla pada tahun 2015 menimbulkan berbagai dampak yang luar biasa di berbagai sektor baik kesehatan, ekonomi, pendidikan, transportasi, sosial hingga politik,” kata Asmarni.

Sebagai penegasan komitmen Pemerintah dalam penanggulang Karhutla, Asmarni menjelaskan bahwa Presiden telah menerbitkan Inpres Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Setiap awal tahun, Pemerintah juga melaksanakan rapat antisipasi Karhutla dengan mengundang para Pimpinan Kementerian/Lembaga serta para Kepala Daerah, Pangdam, Kapolda, dan Danrem daerah rawan Karhutla yang dalam beberapa kesempatan dipimpin oleh Presiden RI sendiri.

“Selama beberapa tahun terakhir ini, penanggulangan Karhutla telah berjalan semakin baik sehingga luas Karhutla semakin menurun setiap tahunnya dan tidak adanya protes dari negara tetangga terkait dengan transboundary haze,” ungkap Asmarni.

DSC 0532

Asmarni, Staf Ahli Menko Polhukam Bidang SDA dan LH

Menurutnya, di daerah yang dulu sering terjadi kebakaran hutan dan lahan seperti Provinsi Riau, Jambi, dan Kalimantan Tengah, kini telah jauh lebih terkendali dan bahkan menurut laporan dari Kementerian LHK luas Karhutla di provinsi–provinsi tersebut menurun drastis.

“Saya memgapresiasi dan berterima kasih atas kerja keras Bapak dan Ibu sekalian. Ini menunjukkan kerjasama yang terbangun diantara Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Karhutla telah berjalan secara sinergis dan profesional,” kata Asmarni.

Meskipun peristiwa dan luas Karhutla cenderung menurun selama beberapa tahun terakhir, Asmarni mengingatkan seluruh stakeholder untuk tidak menjadi lalai dan tetap terus waspada.

Selain itu, ia juga menyampaikan perlunya perhatian bersama terkait ancaman perubahan iklim global seperti peningkatan suhu ekstrim di beberapa negara, termasuk Indonesia. “Tentunya isu tersebut harus sangat diperhatikan oleh seluruh pihak karena bagaimanapun, suka maupun tidak suka dampak dari perubahan iklim global nyata adanya,” kata Asmarni.

Dengan dilaksanakannya Rapat Monitoring dan Evaluasi tersebut, diharapkan dapat menjadi ruang untuk mengetahui kendala dan tantangan dalam penanggulangan Karhutla di tahun 2022, serta sebagai dasar dalam mengambil langkah-langkah antisipatif an perencanaan penanggulangna Karhutla di tahun 2023.

“Para daerah yang belum mempunyai peraturan daerah terkait penanggulangan karhutla seyogyanya harus segera menyusun perda, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat, sosialisasi, patroli darat, pemadaman dini dan upaya refresif oleh penegak hukum tetap dan akan terus dilaksanakan,” tegas Asmarni.

Strategi Penanganan Bencana Karhutla

Kasubdit Penanganan Karhutla pada Direktorat Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Dr. Israr Akbar, dalam paparannya menyampaikan perlu 3 hal dalam mempersiapkan Kesiapsiagaan Karhutla Tahun 2023. Pertama adalah kesiapan seperti perlunya peningkatan kesiapsiagaan pengendalian karhutla, peningkatan sistem deteksi dini dan monitoring hotspot, serta peningkatan frekuensi patrol rutin pencegahan dan pemadaman karhutla di wilayah rawan.

Kedua, perlunya kolaborasi fasilitasi untuk mengintensifkan pencegahan Karhutla dan meningkatkan koordinasi antar stakeholder terkait. “Serta meningkatkan Kerjasama internasional seperti pendirian ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC),” kata Israr.

Terakhir adalah penguatan kapasitas baik sumber daya manusia, revitalisasi sarana dan prasarana, peningkatan upaya penegakan hukum terkait karhutla, serta perlunya kesiapsiagaan pada lokasi yang potensial menyebabkan asap lintas batas.

Sementara Penyusun Bahan Rencana Kerja dan Anggaran Sistem dan Metode dari Direktorat Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB, Muhammad Syauqi, mengatakan ada beberapa strategi penanganan bencana asap akibat Karhutla salah satunya adalah prakiraan cuaca yang mumpuni terkait kondisi musim kemarau tahun 2023 apakah ada faktor El Nino atau musim kemarau normal maupun kemarau basah.

“Juga perlu penetapan status keadaan darurat bencana Karhutla oleh Gubernur dan penetapan pos komando PDB Karhutla serta koordinasi intensif dengan Bupati/Walikota di wilayahnya untuk menyusun rencana operasi penanganan Karhutla,” jelas Syauqi.

DSC 0606

(Dari kiri ke kanan) Kombes Pol. Kurniadi, Dr. Israr Akbar, Brigjen Pol. Lakoni, Muhammad Syauqi, Agus Budi Setiawan, dan Ansari M. Setiawan saat diskusi pada Rapat Monev Penanggulangan Karhutla Tahun 2022 di Serpong, Tangerang, Kamis (24/11/2022).

Dirinya menambahkan perlunya pelibatan komponen pentahelix seperti lembaga usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan media. Untuk memperkuat upaya pencegahan juga dapat dilakukan melalui peningkatan sistem peringatan dini, sosialisasi dan patrol, penegakan hukum dan aturan terkait pembukaan lahan, serta melaksanakan pemadaman titik api sedini mungkin.

Diskusi yang dimoderatori oleh Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi, Brigjen Pol. Lakoni, tersebut juga menghadirkan narasumber lain diantaranya Kasubdit Anggarn Bidang Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Keuangan, Agus Budi Setiawan; Kasubdit III Dittipider Bareskrim Polri, Kombes Pol. Kurniadi; dan Pengamat Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG, Ansari M. Setiawan.

Humas Kemenko Polhukam

Terkait

Kirim Tanggapan