SIARAN PERS No: 10/SP/HM.01.02/POLHUKAM/2/2023
Polhukam, Jakarta – Kedeputian IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan beberapa lembaga terkait. Rakor yang digelar pada Kamis (2/2/2023) di Ruang Rapat Dewaruci Kemenko Polhukam ini diselenggarakan melalui Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerjasama Pertahanan.
Rakor dilaksanakan dalam rangka membahas Kebijakan Penyusunan R-Permenhan Tentang Pembangunan Kekuatan Pokok TNI Tahun 2020-2024. Dipimpin oleh Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerjasama Pertahanan, Brigjen TNI Suparjo, Rakor tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat lintas lembaga. Antara lain perwakilan Kementerian Pertahanan seperti Direktur Kebijakan Strategi Pertahanan di Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Yudhi Murfi, Perwakilan Dirjen Renhan, Dirjen Pothan, dan Baranahan. Hadir pula perwakilan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dan lainnya.
Pada rapat tersebut disampaikan bahwa pembahasan nomenklatur Minimun Essential Force (MEF) di lingkungan Kemhan dan TNI tidak lagi digunakan untuk MEF III. Kebijakan yang sudah dirancang dari Jakum Hanneg, Jakgara, dan produk strategis sudah dimasukkan, MEF III bukan berari tidak dilanjutkan, melainkan hanya perubahan nomenklatur menjadi Pembangunan Kekuatan Pokok TNI.
Disampaikan juga oleh perwakilan Pejabat Dirjen Renhan bahwa dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara dijelaskan pembangunan kekuatan pokok TNI tidak hanya aspek alutsista. Perubahan nomenklatur, antara MEF dengan pembangunan kekuatan pokok TNI adalah pembangunan yang berkelanjutan diartikan pada Renstra III sudah selesai 100%. Namun pemenuhan dari segi anggaran tidak terpenuhi, pemenuhan maksimal 85% saja, dan nantinya akan dilanjutkan lagi di Renstra berikutnya.
Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
