SIARAN PERS NO. 21/SP/HM.01.02/HM.01.02/POLHUKAM/2/2023
Polhukam, Jakarta – Dalam mewujudkan kesuksesan Pemilu 2024 mendatang, perlu sinergi dan koordinasi yang kuat antar kementerian lembaga terkait. Hal ini diperlukan agar isu-isu terkini dapat termonitor dan terselesaikan dengan baik.
Demikian disampaikan Asisten Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik pada Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dalam Rapat Koordinasi “Kolaborasi Antar Kementerian dan Lembaga dalam Menanggali Isu Terkini Pemilu Tahun 2024” di Bogor, (21/02/2023).
“Melalui kehadiran K/L diluar anggota Desk Pemilu, kita diharapkan dapat memberikan masukan atas isu-isu yang dibahas, sehingga dapat lebih komprehensif,” mengetahui hal-hal apa saja yang perlu dibahas lebih lanjut dan daerah mana saja yang perlu menjadi atensi kita bersama,” jelas Haryadi.
Haryadi menambahkan bahwa Kemenko Polhukam sudah meringkas isu-isu terkini yang dapat berdampak pada persiapan Pemilu 2024. “Pertama terkait fasilitas pemerintah, terhadap Satker Penyelenggara Pemilu sesuai dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2017,” ungkap Asdep Koordinasi Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik.
Selanjutnya terkait terjaminnya hak pilih masyarakat dan netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam Pemilu 2024. “Hal ini perlu kita ketahui di daerah mana saja yang perlu menjadi atensi khusus kita bersama,” tambah Haryadi.
“Isu terakhir yang tidak kalah penting adalah perlu adanya pendidikan politik di ruang digital. Ini perlu menjadi perhatian, mengingat pontensi ancaman keamanan data pemilih pun cukup rawan kebocoran,” jelas Asdep Koordinasi Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik.
Haryadi berharap agar rapat koordinasi ini seluruh kementerian dan lembaga dapat berkolaborasi dengn baik dalam merumuskan kebijakan untuk menyukseskan penyelenggaran Pemilu 2024 mendatang.
Humas Kemenko Polhukam
