SIARAN PERS No : 369/SP/HM.01.02/POLHUKAM/12/2020
Polhukam, Bogor – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Kedeputian II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menyelengarakan acara Rapat Koordinasi Pleno Pilar Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN, Jumat (18/12/2020).
Kemenko polhukam bertanggungjawab dalam proses koordinasi dan sinkronisasi implementasi kesepakatan yang telah dicapai pada isu Pilar Politik dan keamanan baik pada tingkatan Kepala Negara dan kesepakatan pada tingkatan badan sektoral. Diharapkan melalui koordinasi dan cross-reporting hasil-hasil antar badan sektoral dapat mengurangi duplikasi dan overlapping kerjasama sekaligus memperkuat posisi diplomasi Indonesia di tingkat ASEAN khususnya pada isu-isu cross-sectoral dan cross-pillars.
Rapat Koordinasi ditujukan untuk bentuk sinkronisasi dan koordinasi antar badan sektoral Pilar Polkam ASEAN pada isu-isu politik dan keamanan serta update hasil-hasil yang telah dicapai oleh Pilar Polkam ASEAN pada tahun 2020 baik pada tingkatan Kepala Negara dan pertemuan tingat Menteri. Selain itu rapat koordinasi juga mengangkat rencana kerja dan usulan program kegiatan untuk tahun 2021 dan brainstorming potential deliverables menuju Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023.
Dalam Rapat Koordinasi Pleno kali ini menghadirkan narasumber dari Kementerian dan Lembaga yaitu Faizal Chery Sidharta (Direktur Polkam ASEAN Kemlu), Carolina Tinangon (Direktur Kerma Eksternal ASEAN Kemlu), Achmad Djatmiko (Direktur Kerjasama BNN), Kolonel Oktaheroe Ramsi (Kasubdit Multilateral Ditjen Strahan Kemhan) dan Kombes Pol. Yuli Cahyani (Plt. Kabag Konvinter NCB-Interpol Polri). Bertindak selaku moderator adalah Abdullah Zulkifli (Asisten Deputi Kerma ASEAN Kemenko Polhukam).
Kegiatan Rapat Koordinasi menampung update hasil serta capaian pada masing-masing badan sektoral Pilar Polkam ASEAN untuk disampaikan kepada K/L terkait pemangku kepentingan di tingkat nasional sebagai bentuk koordinasi dan sinkronisasi isu-isu Pilar Polkam ASEAN. Selain itu Rapat koordinasi juga mengumpulkan masukan rencana program kerjasama ASEAN pada periode 2021, usulan potential deliverables Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 serta rencana tindaklanjut penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Masyarakat ASEAN periode 2022-2025.
Pada tingkat nasional berdasarkan Perpres Nomor 53 Tahun 2020 Menko Polhukam bertindak selaku Wakil Indonesia pada Dewan Masyarakat Polkam ASEAN (ASEAN Political Security Community Council). Dewan Masyarakat Polkam ASEAN terdiri dari 8 badan sektoral dan 1 organ yaitu ASEAN Ministers’ Meeting (AMM), Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone Commission (SEANWFZ Commission), ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Defense Ministers’ Meeting (ADMM/ADMM Plus), ASEAN Ministers’ Meeting on Transnational Crime (AMMTC), ASEAN Ministers’ Meeting on Drugs (AMMD), ASEAN Law Ministers’ Meeting (ALAWMM), ASEANTOM, dan ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights (AICHR).
Focal point di tingkat nasional ke-8 badan sektoral tersebut masing-masing adalah Kemlu (AMM, ARF, dan SEANWFZ Commission), Kemhan (ADMM/ADMM Plus), Mabes Polri (AMMTC), Kemkumham (ALAWMM), BNN (AMMD), dan BATAN (ASEANTOM).
Diharapkan kegiatan rapat koordinasi dapat dilaksanakan secara berkala pada saat sebelum dan sesudah penyelenggaraan KTT ASEAN guna memperkuat konsolidasi posisi delegasi RI pada isu-isu lintas sektoral Pilar Polkam ASEAN.
