SIARAN PERS No: 48/SP/HM.01.02/POLHUKAM/4/2023
Polhukam, Bandung – Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kriminalitas tinggi pada tahun 2022. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama seluruh pihak untuk mengambil langkah strategis dalam rangka mengendalikan tingkat kriminalitas dan mendukung stabilitas keamanan nasional tahun 2023 di Jawa Barat.
“Jawa Barat menjadi daerah dengan lonjakan tingkat kriminalitas yang tinggi pada tahun 2022 sebesar 69 persen, dan menduduki peringkat ke 5 secara nasional,” kata Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara, Brigjen Pol. Asep Jenal Ahmadi dalam Rapat Koordinasi Membahas Pengendalian Tingkat Kriminalitas Dalam Mendukung Stabilitas Keamanan Nasional Tahun 2023 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/4/2023).
Asep mengatakan, data-data tersebut berasal dari evaluasi bersama Sops Polri. “Kedatangan saya dan tim dari Kemenko Polhukam ini untuk mengidentifikasi apakah data-data yang kami sampaikan ini benar, termasuk kami juga ingin mengetahui bagaimana ketentraman dan ketertiban yang diemban Satpol PP di Jawa Barat, serta sinergitas dan kolaborasi dengan stakeholder,” katanya.
Menurut Asep, situasi keamanan dan ketertiban di daerah sangat dipengaruhi dinamika kegiatan daerah. Dikatakan bahwa hal ini menjadi bagian tugas pokok Menko Polhukam dalam mengendalikan kebijakan.
“Termasuk Operasi Ketupat yang akan dilaksanakan nanti, kami akan mengecek kesiapan Pemda, TNI, Polri, dan stakeholder lainnya dalam menghadapi Idul Fitri. Karena tahun ini diprediksi akan mengalami peningkatan cukup tinggi mengingat situasi pandemik sudah cukup reda,” kata Asep.
Tim Analis Bidang PDAKT Bareskrim Polri, Kombes Pol. Ignatius Soeprapto menjelaskan, berdasarkan data tindak pidana tahun 2022 di Bareskrim, Polda Jawa Barat memiliki total tindak pidana sebanyak 26.230 dengan rata-rata tindak pidana 2.186 per bulan. Sehingga dapat disimpulkan Polda Jawa Barat menduduki peringkat ke 5 dari 35 Satuan Kerja.
Sedangkan data tindak pidana tahun 2023, Polda Jawa Barat memiliki sebanyak 11.301 dengan rata-rata pidana sebanyak 2.825 per bulan. “Data ini kami ambil mulai dari bulan Januari sampai April 2023,” kata Ignatius.
Ignatius mengatakan, jenis tindak pidana yang paling terjadi pada tahun 2023 di Jawa Barat yaitu pencurian dengan pemberatan (Curhat), kemudian diikuti dengan penipuan/perbuatan curang, curanmor R-2, penganiayaan dan pencurian biasa.
“Yang paling menarik adalah, penemuan mayat menjadi laporan gangguan yang paling banyak dilaporkan pada tahun 2022, sedangkan di tahun 2023, meminta-minta di jalan umum menjadi pelanggaran terbanyak,” kata Ignatius.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jawa Barat, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati mengakui bahwa trend kasus di Jabar memang meningkat, dimana korban kekerasan kebanyakan perempuan. Sementara bentuk kekerasan tertinggi yaitu kekerasan seksual baik pada anak dan perempuan, fisik dan psikis, perdagangan orang, dll.
“Di Jabar kasus kekerasan yang masih menonjol yaitu kekerasan psikis, seksual, fisik. Ini yang kami terus pantau dan kami berharap masyarakat bisa ikut berpartisipasi melaporkan jika terjadi kasus kekerasan di daerahnya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Iip Hidajat mengatakan, data dari BPS, Jawa Barat menduduki posisi ke 9 tingkat kriminalitas yang terjadi pada tahun 2021. Iip mengatakan, sebagai Provinsi yang dianggap intoleransi, masyarakat Jawa Barat justru setuju hidup berdampingan dengan warga lain yang berbeda agama.
“Dari survei yang kami lakukan, 91,4 persen responden di Jawa Barat menyatakan setuju untuk hidup berdampingan dengan warga lain yang berbeda agama dan 86,9 persen responden sepakat negara harus hadir untuk melindungi kelompok yang mendapat kekerasan dari kelompok lain,” kata Iip.
Menanggapi sejumlah laporan yang disampaikan terkait meningkatnya tindak kriminalitas di Jawa Barat, Iip mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya yaitu kolaborasi dan koordinasi dengan Kominda Jabar, Polri, TNI, BNPT, Densus dan BIN Jabar.
