Polhukam, Singapura – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mewakili pemerintah Indonesia memimpin delegasi pada Pertemuan ASEAN Political and Security Council (APSC) ke 18 di Singapura. Dalam pertemuan tersebut, ada tiga hal utama yang dibahas oleh para perwakilan dari negara ASEAN.
“Sebelum KTT ASEAN sendiri ada pertemuan di bidang ekonomi, di bidang security, nah giliran saya itu di bidang security. Kita ketemu para menteri luar negeri tapi di Indonesia yang mewakili memimpin delegasi itu saya untuk masalah security dan saya kira kita membahas masalah-masalah yang sudah lama kita bincangkan sebelumnya,” kata Menko Polhukam Wiranto, Selasa (13/11/2018).
Menko Polhukam mengatakan, hal yang pertama dibahas yakni mengenai masalah di Myanmar. Dijelaskan, pemerintah Indonesia sudah lama menyarankan agar ASEAN mengambil peran yang cukup besar untuk masalah Myanmar, walaupun memang sudah ada beberapa negara ASEAN secara sungguh-sungguh membantu Myanmar termasuk Indonesia.
Menurut Menko Polhukam, pemerintah Indonesia dari awal sudah memberikan satu perhatian yang cukup besar terhadap penyelesaian repatriasi dari pengungsi di Bangladesh untuk kembali ke Rakhine State Myanmar. Bahkan, Menko Polhukam sendiri pernah secara khusus diundang oleh Pemerintah Myanmar dan bertemu Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi untuk memberikan satu masukan bagaimana kiranya menyikapi tuduhan-tuduhan dari international community terhadap apa yang dilakukan oleh Myanmar sehubungan dengan beberapa tuduhan tentang pelanggaran hak asasi manusia.
“Tadi kita usulkan bahwa sebaiknya ASEAN Countries mengambil bagian dari penyelesaian Myanmar secara keseluruhan, tidak bisa membiarkan Myanmar mengurusi masalahnya sendiri karena sangat kompleks . Harus ada satu kepercayaan Myanmar kepada teman-teman yang terdekat adalah ASEAN, terserah Myanmar nanti memlih siapa, tapi yang terpenting harus ada satu pernyataan-pernyataan dari ASEAN Countries menyangkut masalah yang dihadapi oleh Myanmar karena kita tahu bahwa kerja sama ASEAN itu menyeluruh, tidak hanya menyangkut masalah ekonomi tapi banyak hal termasuk masalah keamanan,” ujar Menko Polhukam Wiranto.
Pembahas kedua yakni mengenai masalah keamanan siber. Dijelaskan bahwa kemajuan teknologi yang menyangkut kegiatan internet sudah luar biasa. Di ASEAN sendiri perkembangan dari pengguna internet besar sekali jumlahnya sekitar 640 juta pengguna internet di ASEAN.
Menko Polhukam mengatakan penggunaan internet tersebut kecuali untuk hal yang positif seperti komunikasi yang lebih cepat, masalah e-commers yang lebih maju, dan masalah perdagangan, tetapi juga tidak luput dari pengguna internet oleh para pelaku kejahatan termasuk terorisme, apakah brainwash, memberi pelatihan, melakukan satu propaganda tertentu, dan sebagainya. Oleh karena itu, kerja sama masalah siber itu sangat penting.
“Artinya ada satu sharing pengalaman dari negara-negara ASEAN untuk memperkaya bagaimana kita menghadapi terorisme dari wilayah cyber, jadi counter terrorism di wilayah cyber dan itu sudah kita lakukan baik counter terrorism sendiri maupun counter terrorism financing melawan kegiatan terorisme dari pembiayaan,” kata Menko Polhukam.
Namun, setiap negara perlu untuk memperbaharui informasi karena penggunaan internet oleh terorisme juga terus berkembang. “Jadi kita harapkan supaya kita terus meng-update supaya ada kemampuan kita untuk bisa mengungguli kegiatan terorisme itu,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Hal ketiga yang dibahas dan dianggap penting yaitu mengenai Our Eyes. Menko Polhukam mengatakan bahwa Our Eyes merupakan bentuk berbagi informasi dan berbagi intelijen untuk kepentingan pertahanan maupun kepentingan yang menyangkut banyak hal termasuk terorisme.
“Jadi Our Eyes itu dulukan Kementerian Pertahanan kita yang memberikan satu inisiatif agar negara-negara ASEAN ini dalam kapasitas kerja sama yang menyeluruh itu terus mengembangkan sharing informasi, sharing intelijen. Karena kita menghadapi kejahatan internasional maka batas negara itu absurd, batas negara itu otomatis tidak ada karena mereka tidak mengenal batas negara bahkan undang-undang di negara manapun. Kalau kita hanya single state, mengatasinya hanya dengan kemampuan sendiri itu tidak mungkin,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Oleh karena itu , pemerintah Indonesia mengajak negara-negara ASEAN bersama-sama untuk bagaimana bisa mengamati Our Eyes itu supaya semua yang terjadi di negara lain juga bisa dimengerti. Sehingga pemerintah bisa melakukan satu rencana yang sistematis, rencana yang lebih valid untuk melawan kejahatan-kejahatan di lintas batas atau kejahatan yang akan mengarah ke negara-negara ASEAN.
“Tadi saya juga menyampaikan apresiasi kepada negara ASEAN yang telah membantu Indonesia dalam menghadapai bencana gempa bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah dan mendorong penguatan dan pemanfaatan AHA Center sebagai focal point dalam mobilisasi bantuan kemanusiaan di kawasan,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Forum APSC di sela-sela KTT ASEAN ke 33 di Singapura ini merupakan forum terakhir di bawah Keketuaan Singapura di ASEAN dan untuk tahun 2019 akan diserahkan kepada Thailand. Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
