SIARAN PERS No: 40/SP/HM.01.02/POLHUKAM/3/2023
Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat. Karenanya, kerja sama dan koordinasi antar kementerian/lembaga dan seluruh elemen masyarakat harus diperkuat.
Demikian sambutan Menko Polhukam Mahfud MD yang dibacakan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Arief Mustofa saat menjadi Inspektur Upacara di Kemenko Polhukam, Jumat (17/3/2023).
“Saling berkoordinasi dan bekerja sama adalah kunci dalam menjalankan tugas-tugas kita dengan efektif dan efisien,” kata Arief.
Isu pertama yang menjadi perhatian adalah keamanan nasional karena kita harus memastikan bahwa Indonesia selalu aman dan stabil dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
Kedua adalah pemberantasan korupsi, dimana hal ini merupakan salah satu penyakit yang merusak tatanan kehidupan masyarakat.
“Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang diberikan dan menjadi perhatian khusus oleh Bapak Presiden,” ungkap Arief.
Beberapa waktu lalu, Presiden telah menggelar rapat dengan sejumlah Menteri untuk membahas mengenai turunnya Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index yang dirilis oleh Transparency International Indonesia.
“Berkaitan dengan itu, Pemerintah saat ini sedang menyiapkan satu langkah konkret, dengan membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai upaya pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi,” jelas Arief.
Selain itu, Pemerintah juga memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain untuk mencegah terjadinya kejahatan lintas negara dan memastikan bahwa pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak dapat mengeksploitasi perbedaan hukum di antara negara.
Isu ketiga adalah upaya penegakan hukum yang efektif dan adil. Dikatakan, Pemerintah sangat memperhatikan upaya penegakan hukum di Indonesia demi terjaganya keamanan dan stabilitas negara.
“Di bidang ini, Kemenko Polhukam senantiasa memperkuat kerja sama antara lembaga penegak hukum dan pihak-pihak terkait, seperti lembaga keamanan, lembaga pemerintahan, dan masyarakat,” kata Arief.
Isu terakhir adalah tentang kelancaran penyelengaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang lancar dan berintegritas tinggi, perlu adanya sinergi dan koordinasi antar kementerian dan Lembaga terkait.
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa pemilu dilaksanakan secara demokratis dan transparan serta tepat waktu, dan berharap agar seluruh elemen masyarakat dapat turut serta dalam menjaga integritas pemilu.
“Presiden sudah sering menegaskan bahwa tidak ada penundaan pelaksanaan Pemilu di tahun 2024,” jelas Arief.
Pemerintah juga telah mempersiapkan berbagai instrumen untuk memastikan Pemilu 2024 dapat terselenggara sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, yaitu tanggal 14 Februari 2024.
Humas Kemenko Polhukam RI
