Berita

Menko Polhukam: Kita Hadir di Perbatasan Agar Para Pengganggu Mundur

Dibaca: 18 Oleh Rabu, 24 November 2021Tidak ada komentar
1 1
#KemenkoPolhukam 
SIARAN PERS No. 196/SP/HM.01.02/POLHUKAM/11/2021
Pemerintah memastikan akan terus hadir dan menjaga perbatasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Antara lain dengan penguatan dari dalam terkait adanya gangguan di laut Natuna, yaitu memperkuat pertahanan di laut, darat dan udara, serta mengatur pemangku kepentingan kelautan dalam menangani gangguan yang muncul dari luar. Demikian ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Moh. Mahfud MD di atas Kapal NKRI saat berada di Natuna, Provinsi Kepri, Selasa (23/11).
“Awal tahun 2020, ketika kapal- kapal China dengan sangat provokatif, kita datang kesini, Presiden kesini, Saya kesini, lalu kita katakan ini wilayah kita. Jadi mengerikan bagi mereka bahwa kita ada. Maka mereka semua mundur…mundur…,” ujar Menko Polhukam di atas Kapal KRI Semarang saat perjalanan menuju Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
Menurutnya, pemerintah telah mengidentifikasi gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Di belahan barat, yaitu di Natuna, karena masuknya kapal kapal dan perahu asing, baik itu yang berbendera, maupun yang gelap.
Selain melakukan penguatan dari dalam, Pemerintah juga melakukan pengaturan kepada pemangku kepentingan di bidang kelautan.
“Stakeholder kelautan diatur sedemikian rupa, kalau menangani pencuri bagaimana, menangani kapal mata mata bagaimana, menghadapi penyelundup, perkuatan didalamnya tinggal disinergikan,” ujar Mahfud.
Selain memperkuat kekuatan pertahanan dan keamanan dari dalam, Mahfud menjelaskan bahwa pemerintah juga akan meningkatkan pembangunan yang bersifat multi dimensi, yaitu dengan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.
Ini menjadi bukti bahwa negara berkomitmen untuk mengelola kawasan perbatasan, terutama wilayah pulau-pulau kecil luar (PPKT) di Indonesia.
“Bukan hanya pembangunan kekuatan aparat penegak hukum pertahanan dan keamanan di laut, tapi lebih dari itu. Presiden mengatakan, misalnya, berapapun kita sediakan senjata, tentara, polisi disana, namun kalau dibidang sosial ekonomi tidak dibangun, ya tidak akan efektif menjaga negara,” jelas Mahfud.
Untuk itu, sesuai dengan pesan Presiden, penjagaan di perbatasan akan terus dilakukan dengan melakukan pengawasan dan juga patroli, selain itu juga akan dilakukan pembangunan dibidang ekonomi.
“Karena kalau ekonomi di laut Natuna itu hidup, maka keutuhan kita menjadi terjaga,” tegasnya.(*)
Baca juga:  Tingkatkan Kinerja, Pejabat Kemenko Polhukam Ikuti Pelatihan SAKIP

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel