JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution melaksanakan rapat koordinasi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Menko Polhukam menyatakan, rakor membahas sejumlah upaya dalam rangka mencegah terjadinya keberulangan terhadap kebakaran hutan dan lahan. “Saya senang ada kesinambungan antar Menko. Jika Menko Perekonomian memastikan pencegahan karhutla berjalan prima, maka kami akan fokus pada penanggulangan,” katanya di Jakarta, Kamis (18/5).
Menurutnya, upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah saat ini sudah menuai hasil. Hal tersebut dibuktikan pada tahun 2016, hotspot dan kebakaran hutan semakin menyusut.
“2017 ini seperti itu juga, hotspotnya menyusut dan karhutla mengecil,” kata Menko Polhukam.
Dikatakan, berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saat ini jumlah hotspot yang ada hanya tinggal 116 titik. Jumlah ini merosot jauh dari sebelumnya yang mencapai ribuan.
Rakor tersebut juga membahas cara menanggulangi bencana kebakaran hutan. Menko Polhukam mengatakan, ada banyak cara untuk menanggulangi karhutla, misalnya dengan pencegahan agar tidak dibuka lahan baru di pinggiran hutan oleh petani dan mengajak perusahaan besar untuk ikut berpartisipasi mencegah kebakaran hutan di lingkungan sekitar perkebunan mereka.
Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan deteksi dini dengan melihat hotspot di Indonesia secara cepat, dengan penginderaan dari satelit. “Kemudian setelah di lapangan juga ditinjau, bisa segera diatasi. dan saya kira ini semua sudah dilakukan dari tahun ke tahun,” kata Menko Polhukam, Wiranto.
Menko Polhukam mengatakan, pemerintah telah melakukan pembagian tugas sesuai dengan tupoksinya. Untuk Kemenko Perekonomian beserta kementerian yang dikoordinasikan, diarahkan untuk melakukan pencegahan.
Sedangkan Kemenko Polhukam untuk penanggulangan pasca-kebakaran, serta Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk pemulihan lokasi bencana.
Hadir dalam rakor tersebut perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian dan Lembaga terkait.
