SIARAN PERS No. 192/SP/HM.01.02/POLHUKAM/7/2024
Polhukam, Jakarta – Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan “Dialog Perumusan Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Peningkatan Peran Diaspora Dalam Pembangunan Nasional” di Hotel Grand Melia, Jakarta, pada tanggal 25 s.d. 27 Juli 2024.
“Perumusan kajian dan rekomendasi harus tetap sesuai dengan arahan Bapak Presiden, yaitu menganut sistem kewarganegaraan tunggal dengan melihat komparasi model OCI (Overseas Citizenship of India) yang disesuaikan secara rasional dan proporsional dengan kondisi serta regulasi di Indonesia,” ujar Sugeng Purnomo selaku Deputi Bidkoor Hukum dan HAM pada saat membuka Dialog.
Kegiatan dialog ini merupakan kegiatan lanjutan yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta memastikan isu-isu terkait diaspora dan menampung saran serta masukan yang diperlukan dalam penyusunan rekomendasi kajian kebijakan kewarganegaraan.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua Aliansi Pelangi Antar Bangsa dan Task Force Citizenship and Immigration at Indonesia Diaspora Network United selaku Narasumber, beserta Working Groupnya yang terdiri dari kelompok Perca Indonesia, Srikandi, Cross Cultural Couple Club, untuk menjelaskan dan memberikan masukan termasuk kajian yang telah mereka lakukan mengenai seluk beluk persoalan, dan harapan para diaspora serta peran diaspora dalam kontribusi untuk pembangunan nasional.
Hasil dialog tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Tim Kajian dan Kementerian/Lembaga yang hadir yakni Kemenko Polhukam, Kemenlu, Setkab, Kemensetneg, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemenkeu, Kemenaker, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan BIN terkait dengan materi muatan kajian dan rekomendasi yang reasonable dapat diwujudkan baik dalam jangka pendek maupun menengah.
Perwakilan dari beberapa kelompok diaspora menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kemenko Polhukam beserta Kementerian/Lembaga terkait lainnya yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok diaspora untuk menyampaikan problematik yang dialami dalam forum kegiatan dialog antara beberapa kementerian/lembaga terkait secara langsung dan lengkap, yang sebelumnya belum pernah terjadi.
Diharapkan laporan dan rekomendasi kajian dapat dituntaskan dalam waktu dekat untuk disampaikan ke Bapak Presiden melalui Menko Polhukam.
Unit Deputi Bidkoor Hukum dan HAM
